DPR Minta Aparat Usut Proyek Pembangunan Pusat Data Nasional Yang Telan Biaya Rp700 Miliar

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta agar aparat penegak hukum (APH) mengusut proset pembangunan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Tangerang dan Surabaya. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Ia mendorong APH memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN).

Pasalnya, menurut dia, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar tak membuat PDN aman dari peretasan.

"Patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan di sana, ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024.

BACA JUGA:Menkominfo dan Kepala BSSN Dipanggil Jokowi Ke Istana Terkait Serangan Siber ke PDNS 2

BACA JUGA:Tanggapi Peretasan PDNS, Wapres Ma'ruf Amin: Pemerintah Fokus Pulihkan Layanan

Legislator Fraksi NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu mengaku heran dengan kinerja pihak-pihak terkait yang tidak bisa mengamankan PDN dari peretasan. Padahal, mereka sudah disokong dengan anggaran yang sangat besar.

"Dengan dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?" ungkap dia.

Pusat data nasional diretas, hacker minta uang tebusan Rp 131 Miliar. --Freepik

"Dengan dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan,” imbuhya. 

Sahroni meminta agar pejabat di lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN agar kejadian serupa tidak terulang. “Masa negara kita dibuat tidak berdaya seperti ini, data sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan,” sebut dia.

BACA JUGA:Komisi I DPR RI Dorong Pembentukan Satgas dan Crisis Center Pemulihan PDNS: Kominfo dan BSSN Terlalu Lamban

Menurut Sahroni, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka diminta tak menghindar dengan mencari berbagai alasan

“Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” ujar Sahroni.

Sumber: parlementaria