Komisi I DPR RI Dorong Pembentukan Satgas dan Crisis Center Pemulihan PDNS: Kominfo dan BSSN Terlalu Lamban

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid menyarankan Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera menyiapkan Satgas dan crisis center dalam upaya terpadu pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Hal tersebut dalam Rapat Kerja pada Kamis, 27 Juni 2024.

Meutya memvalidasi pernyataan anggota Komisi I DPR RI tentang bagaimana proses pemulihan data yang terjadi di luar negeri berjalan dengan cepat.

BACA JUGA:DPR RI Sebut Insiden Peretasan PDNS 2 Sebagai 'Kebodohan' dan 'Bencana'

Sedangkan di Indonesia sendiri belum memiliki crisis center yang membuat penanganan masalah gangguan data dapat berlangsung secara terpadu.

“Kalau ada crisis center bisa lebih terpadu, 282 instansi juga bisa mengadu dan dipandu untuk memulihkan data-data mereka di database masing-masing,” ujar pimpinan rapat kerja dengan Menkominfo dan Kepala BSSN tersebut.

BACA JUGA:Pasca Insiden Peretasan PDNS 2, Kominfo Akan Wajibkan Tenant Untuk Punya Back Up Data

Politisi dari fraksi Partai Golkar tersebut tidak dapat membayangkan bagaimana 282 instansi pengguna PDNS 2 dapat mengadukan gangguan pada server mereka.

Crisis center yang dimaksud ialah bentukan unit baru untuk dapat memberikan informasi secara berkala kepada publik atas bagaimana proses perlindungan data pribadi masyarakat di tengah gangguan PDNS 2.

BACA JUGA:Cuma 2 Persen Data Nasional Di PDNS Surabaya Yang Ter-Backup, DPR: Itu Kebodohan!

Komisi I DPR RI Dorong Pembuatan Satgas & Crisis Center Pemulihan Layanan PDNS: Kominfo & BSSN Terlalu Lamban - Dave Sesalkan Kominfo yang Masih Tak Dapat Atasi Gangguan PDNS--Parlemen TV

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah sempat menanyakan penjelasan kebocoran data yang mungkin terjadi atas gangguan PDNS 2 ini.

“Dari sejumlah instansi (yang mengalami gangguan), hanya 44 yang bisa terselamatkan, lainnya itu ter-lock dari adanya ransomware. Lalu bagaimana dengan data mereka yang menyangkut data masyarakat, data pribadi orang” tutur dave.

Sumber: parlemen tv