DPR RI Sebut Insiden Peretasan PDNS 2 Sebagai 'Kebodohan' dan 'Bencana'

DPR RI Sebut Insiden Peretasan PDNS 2 Sebagai 'Kebodohan' dan 'Bencana'

Komisi I DPR RI Kritik Besar - Besaran Kominfo & BSSN: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?--Parlemen TV

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Komisi I DPR RI melayangkan kritik keras kepada Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Rapat Kerja pada Rabu, 26 Juni 2024).

Kritikan tersebut terkait gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang mengalami peretasan sistem.

TB Hasanuddin anggota Komisi I DPR RI menyebut merasa heran terhadap Kominfo dan BSSN dengan peristiwa kebocoran data dan peretasan sistem yang terus terjadi.

BACA JUGA:Pasca Insiden Peretasan PDNS 2, Kominfo Akan Wajibkan Tenant Untuk Punya Back Up Data

“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya? Karena Apa? Prihatin,” ujar Hasanuddin.


Komisi I DPR RI Kritik Besar - Besaran Kominfo & BSSN: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional? - TB Hasanuddin Kritik Keras Kominfo & BSSN--Parlemen TV

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengaku kecewa kepada BSSN yang telah menjadi mitra 5 tahun yang hanya melakukan laporan serangan namun tidak pernah ada tindakan lanjut setelah laporan yang masuk.

Hingga tahun 2023, terdapat 26 laporan keamanan siber Indonesia kepada DPR RI. Para anggota Komisi I DPR RI mempertanyakan kinerja pemerintah yang tidak dapat menanggulangi serangan siber yang ada.

BACA JUGA:Cuma 2 Persen Data Nasional Di PDNS Surabaya Yang Ter-Backup, DPR: Itu Kebodohan!

“Ini sebenarnya bencana untuk kita. Maka tadi mengapa kok berbeda, tidak saling mem-protect satu sama lain. Jadi terus-terusan seperti ini, tadi terus-terusan juga kita tidak mampu memproteksinya,” tutur Hasanuddin.

Ia pun menambahkan urgensi proyek Pusat Data Nasional sebagai salah satu Objek Vital Nasional.

BACA JUGA:Runtuhnya Server Pusat Data Nasional dari Surabaya

“Kalau dulu, objek vital nasional kita bendungan, lalu sumber tenaga listrik, nah ini sekarang informasi pak, yang harus kita protek (lindungi,Red),” tegas Hasanuddin.

Hasanuddin menyarankan BSSN agar jika melihat potensi sumber daya yang kurang dapat langsung segera direformasi dan diorganisir dengan pihak yang memang memiliki kemampuan yang sesuai. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: parlemen tv