DPR RI Sebut Insiden Peretasan PDNS 2 Sebagai 'Kebodohan' dan 'Bencana'

BACA JUGA:Kronologi Gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2: Ini Penjelasan Resmi BSSN!

Beberapa anggota Komisi I DPR RI menanyakan keterlibatan BSSN dalam proses pengamanan pusat data nasional. Hal ini dikarenakan Kominfo dan BSSN yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Komisi I DPR RI Kritik Besar - Besaran Kominfo & BSSN: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional? - Lodewijk Anggap Negara Belum Siap Hadapi Serangan Siber--Parlemen TV

Lodewijk F. Paulus, anggota Komisi I DPR RI pun memberikan tanggapan terhadap hasil peretasan data yang menyatakan bahwa data yang telah diretas tidak dapat lagi digunakan, atau hanya akan menjadi sampah.

Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi partai Golkar tersebut, juga menanyakan sejauh apa vendor atau pihak ketiga penampung Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), seperti PT Telkom Sigma dan Lintas Arta memiliki back up data yang dapat diaktifkan kembali.

BACA JUGA:Pusat Data Nasional Diretas: Wapres Minta Kominfo Investigasi!

“Seharusnya back up pusat-pusat data yang berada di Serpong dapat di back up di Bekasi, di back up di Batam, termasuk nanti dapat di back up di Surabaya. Nah itu, kalau sistem itu belum berjalan, back up secara lokal tidak ada. Saya pikir, kita tidak siap menerima serangan,” jelas Lodewijk.

Terdapat 12 tanggapan anggota Komisi I DPR RI yang memberikan tanggapan dan pertanyaan kritis kepada BSSN dan Kominfo atas terjadinya gangguan PDNS 2 karena serangan virus siber ransomware versi Brain Cipher Lockbit 3.0.

BACA JUGA:Pemerintah Tegaskan Tak Akan Bayar Uang Tebusan Untuk Hacker Penyerang Pusat Data Nasional

Pertanyaan terbanyak adalah kejelasan mengapa permasalahan gangguan ini tidak dianggap menjadi masalah dengan urgensi yang tinggi.

Selain itu, anggota dewan juga nempertanyakan apakah BSSN dan Kominfo sudah kewalahan karena kurangnya SDM hingga peralatan teknologi yang tidak terupgrade.(*)

Sumber: parlemen tv