Tanggapi Peretasan PDNS, Wapres Ma'ruf Amin: Pemerintah Fokus Pulihkan Layanan

HARIAN DISWAY  - Insiden peretasan yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya, tengah menjadi sorotan dalam belakangan ini. Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin pun turut memberikan tanggapannya.

Eks Ketua MUI tersebut mengatakan bahwa saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk memulihkan layanan yang diserang oleh ransomware varian Brain Chiper 303.0.

Hal itu dikatakan Ma'ruf Amin seusai menghadiri peresmian gedung dan Halaqah di Pondok Pesantren Salaf Al Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, 28 Juni 2024.

BACA JUGA:Wamenkominfo: Serangan Siber ke PDNS Tak Ganggu Transformasi Digital

"Persoalan itu harus kita dalami. Pertama kita pulihkan dulu kan situasinya, baru kita cari sebabnya. Nah siapa yang harus disalahkan itu nanti," ucap Wapres kepada awak media.

Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Pusat Dara Nasional dibentuk untuk menyatukan pusat-pusat data. Baik itu data pemerintah pusat maupun daerah, dengan tujuan tidak mudah diretas.

Komisi I DPR RI Kritik Besar - Besaran Kominfo & BSSN: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional? - Lodewijk Anggap Negara Belum Siap Hadapi Serangan Siber--Parlemen TV

"Dulu pusat data di komunitas-komunitas lembaga kita (dianggap) mudah diretas, sehingga disatukan menjadi pusat data nasional," terangnya.

BACA JUGA:Pusat Data Nasional Diretas, Hacker Minta Uang Tebusan Rp 131 Miliar

BACA JUGA:Pemerintah Tegaskan Tak Akan Bayar Uang Tebusan Untuk Hacker Penyerang Pusat Data Nasional

"Ternyata, ketika dipusatkan, begitu diretas, semua jadi kena. Jadi, ini tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan peretasan segitu dahsyatnya," tambah pria yang juga pernah menjabat sebagai Rais'Aam Nahdlatul Ulama tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Ma'ruf Amin juga angkat bicara perihal adanya desakan untuk Menteri Komunikasi dan Informasi (Menominfo) Budi Arie Setiadi.

Ia secara tidak langsung mengaakan bahwa itu bukan wewenangnya. "Saya kira kalau urusan ganti-mengganti itu urusan hak prerogatif Presiden (Joko Widodo, red)," ucap Ma'ruf Amin singkat.

BACA JUGA:Komisi I DPR RI Dorong Pembentukan Satgas dan Crisis Center Pemulihan PDNS: Kominfo dan BSSN Terlalu Lamban

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kominfo, bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sedang berjuang untuk memulihkan PDNS 2 yang diretas sejak 20 Juni 2024 lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam konferensi pers yang digelar oleh Kominfo, BSNN, Tim Cyber Crime Polri, dan PT Telkom Sigma di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024 lalu.

Hinsa mengungkapkan bahwa ada 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2. Kemudian pada keesokan harinya, Selasa, 25 Juni 2024, jumlah yang terdampak bertambah menjadi 282 instansi pemerintah.

BACA JUGA:DPR RI Sebut Insiden Peretasan PDNS 2 Sebagai 'Kebodohan' dan 'Bencana'

Sumber: