Indraza Marzuki Rais, Ombudsman RI, Jakarta, 5 Juli 2024.-Istimewa-
Belum optimalnya pendampingan dari Kementerian kepada daerah dan satuan pendidikan terkait teknis, serta minimnya lokasi anggaran dalam penyelenggaraan PPDB. "Minimnya tindakan tegas dari pengambil kebijakan ketika ditemukan banyak pelanggaran," imbuhnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
12 jam
