Otorita IKN Jalani Audit Perdana, Langsung Dapatkan Opini WTP dari BPK RI

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kali dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Raihan WTP ini merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Otorita IKN Tahun Anggaran 2023. 

“Opini WTP ini merupakan pencapaian yang membanggakan karena sebagai lembaga negara yang baru terbentuk pada 2022 atau terbilang masih bayi,” ujar Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni dalam acara Serah Terima LHP atas Laporan Keuangan Otorita IKN Tahun 2023 di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.

BACA JUGA:Air Bersih Mengalir Pekan Ini di IKN, Bandara VVIP Siap Agustus

BACA JUGA:Menteri PUPR: Groundbreaking IKN Tahap Ke-7 Dimulai Akhir Juli

Raihan WTP pertama dari BPK RI ini menunjukkan bahwa Otorita IKN telah memenuhi kewajibannya dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar. Tentu dalam seluruh aspek material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hal tersebut sekaligus bukti bahwa laporan keuangan Lembaga Otorita IKN telah disusun dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. 

Di sisi lain, juga menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Otorita IKN telah sesuai dengan tata kelola yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   

BACA JUGA:1.000 Warga Kaltim Diundang Upacara 17 Agustus di IKN

BACA JUGA:Bandara VVIP IKN Molor Dari Jadwal, Menhub: Akan Diupayakan Landasan Operasional 2,2 Km

Dalam sambutannya, Raja Juli Antoni berpesan agar Otorita IKN terus mempertahankan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan negara yang baik. 

“Kami bersyukur dan bangga atas opini WTP yang diberikan oleh BPK RI. Ini adalah bukti nyata dari komitmen Otorita IKN untuk selalu menjaga good governance dalam pengelolaan keuangan negara sejak dari awal,” jelasnya.

Otorita IKN akan terus berupaya mempertahankan standar tinggi ini dalam setiap aspek operasional. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa WTP adalah kewajiban.

BACA JUGA:BRIN Teliti Penyebab Hujan Lebat Yang Ganggu Pembangunan IKN

Sumber: