BKSAP Tagih Komitmen Pembiayaan Mitigasi Perubahan Iklim Negara-NegaraMaju di Markas PBB

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan pentingnya pengawasan komitmen pembiayaan iklim yang dijanjikan negara-negara maju yang lebih ketat.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana saat sesi diskusi IP UN Parliamentary Forum at the UN High Level Political Forum on Sustainable Development pada Selasa, 16 Juli 2024 waktu setempat di Markas Besar PBB, New York.

Putu menjelaskan bentuk semakin melebarnya komitmen negara maju tentang pembiayaan iklim, kesenjangan pembiayaan domestik dan internasional yang mencapai miliaran hingga triliunan dolar.  

BACA JUGA:PBB Pastikan Proyek IKN Sudah SDGs Groundbreaking Tahap III Mulai Besok

Sebagian pembiayaan tersebut sempat dijanjikan oleh beberapa negara maju yang juga harus ditanggung oleh negara berkembang.

Putu menegaskan pandangannya dalam isu Scaling Up Adaptation and Climate Finance for Sustainable and Resilient World, agar pembiayaan yang harus ditanggung oleh negara berkembang tidak terbebani.

“Kami menyambut baik kesepakatan Loss and Damage Fund pada COP 28, sekaligus mengingatkan agar pembiayaan apapun tidak membebani negara berkembang dengan utang baru,” jelasnya.

BACA JUGA:Netanyahu Akui Serangannya Sebagai Kesalahan Tragis, PBB: Pengakuan Tak Berarti!

Melihat gap pembiayaan yang semakin melebar, Indonesia tetap berkomitmen dan berinovasi sumber pembiayaan melalui perdagangan karbon, obligasi hijau, dan sukuk hijau.

“RUU tentang Perubahan Iklim juga tengah menjadi pembahasan sebagai upaya integrasi kebijakan manajemen iklim dan dasar hukum untuk potensi pembiayaan iklim di masa depan,” Wakil Ketua BKSAP di depan delegasi negara-negara lain.

BKSAP juga menyampaikan upaya adaptasi Indonesia yang semakin luas melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDCs) dengan memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan ekosistem.

BACA JUGA:Hari Parlemen Internasional 30 Juni: Sejarah, Tema dan Tujuan Peringatannya

Pengurangan risiko kota tahan iklim dan pengembangan sistem informasi indeks kerawanan iklim coba diterapkan di Indonesia.

“Untuk mendukung hal tersebut, pembiayaan iklim yang signifikan perlu dilakukan,” tambah Putu.

Sumber: