Militer Indonesia di Pusaran Bisnis

BOLEH TIDAK prajurit aktif TNI berbisnis? Kalau boleh, jarum jam akan berputar terbalik. Kembali ke orde sebelum reformasi.

Itulah yang lagi hangat dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) TNI Nomor 34 Tahun 2004. Ada upaya ingin menghapus pasal 39 ayat 3 yang menjadi benteng pelarangan bisnis TNI.

Adalah anggota DPR Mayjen (purn) T.B. Hasanuddin yang membocorkan upaya menggusur pasal larangan bisnis itu. 

BACA JUGA: Militer dan Sipil

BACA JUGA: Prabowo Hadiri Undangan Gubernur Jenderal Australia, Pererat Hubungan Militer melalui Pertukaran Kadet

Ceritanya, ada perwira bintang dua di Mabes TNI yang khawatir bisnis istrinya membuka warung di kompleksnya. Khawatir kalau aktivitas sampingan itu dianggap melanggar UU.

T.B. Hasanuddin, legislator asal PDIP, menilai, kalau sekadar membuka warung yang omzetnya sekitar Rp 400 ribu sehari, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah bisnis berskala besar yang bisa memengaruhi tugas pokok TNI itu.

Coba kita bayangkan, kalau benteng pelarangan bisnis anggota TNI tidak ada, akan banyak tentara yang terjun ke dunia dagang. Paling sederhana saja, para perusahaan besar akan memanfaatkan perwira untuk mengelola usahanya.

BACA JUGA: Pengadilan ICC Disebut Akan Terbitkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu Beserta Pejabat Pemerintahan Dan Militer Israel

BACA JUGA: IKN Masuk Dalam Jangkauan Serangan Militer AS dan Tiongkok, BRIN Kaji Sistem Smart Defense

Para perwira akan bertebaran menjadi komisaris dan direksi di sejumlah raksasa bisnis. Tak hanya berpotensi konflik kepentingan dengan dunia militer. Itu juga akan memunculkan potensi persaingan tak sehat antar perusahaan. 

Memang kalau kita tengok ke sejarah, TNI dan bisnis seperti dua sisi mata uang. Para prajurit harus mencari pendapatan untuk membiayai operasi militer. Harus mencari dana mandiri untuk bergerilya melawan penjajah kolonial.

Indria Samego, doktor politik, dalam bukunya, Bila ABRI Berbisnis (1998), mengungkapkan bahwa TNI terpaksa mencari sumber dana sendiri di awal kemerdekaan karena tidak ada dukungan dari pemerintah. Dukungan finansial militer di daerah juga terputus dari pusat. 

BACA JUGA: Menhan Prabowo Bangga Unhan RI Cetak Sejarah Luluskan 75 Sarjana Kedokteran Militer

Sumber: