PBNU Larang Seluruh Nahdliyin Bekerjasama Dengan Lembaga Yang Terafiliasi Israel

HARIAN DISWAY - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat edaran tentang larangan warga Nadhliyyin untuk bekerjasama dengan bentuk apapun pada lembaga yang terafiliasi dengan Israel. 

Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengungkapkan pihaknya telah memebrikan instruksi kepada seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama untuk menghentikan dan membatalkan semua kerjasama terhadap lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan Israel.   

Pembatalan itu termuat dalam surat edaran bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024. 

Dalam surat tersebut juga disebut pembatalan kerjasama dalam proyek maupun program pada beberapa lembaga seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, dan masih berlaku hingga sekarang serta tidak ada pencabutan.

BACA JUGA:PBNU Beri Pilihan 5 Kader yang ke Israel: Mundur Atau Dipecat!

“Sebenarnya, kebijakan menangguhkan dan menghentikan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional, sudah secara eksplisit disampaikan dalam surat edaran resmi tersebut,” ungkapnya.

Amin melanjutkan bahwa pembatalan kerjasama dengan beberapa Instansi yang berafiliasi dengan israel tersebut telah terbit di masa KH Said Aqil Siroj  dan mengalami penegasan kembali pada masa kepengurusan KH. Yahya Cholil Staquf. Ia melanjutkan bahwa tidak ada pencabutan atau pembatalan sejak 2021.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) buka suara terkait 5 nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog baru-baru ini.-tangkapan layar X@ismailfahmi-

“Surat tersebut disampaikan sampai hari ini tidak pernah dicabut, tidak pernah mengalami revisi sehingga sifatnya masih berlaku,” tegas wakil ketua umum PBNU.

Adapun terjadinya penyebaran kembali edaran surat tersebut menurut Amin karena adanya lima orang nahdliyin yang berkunjung menemui presiden Israel tanpa sepengetahuan PBNU. Hal itu membuat PBNU melakukan penegasan kembali terhadap jajaran struktural yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama.

BACA JUGA:Kunjungan Kontroversial ke Israel: PBNU Angkat Bicara dan Minta Maaf

“PBNU menegaskan kembali kepada seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama meliputi pengurus wilayah, pengurus cabang sampai ke paling bawah. Termasuk ke banom (badan otonom) dan lembaga-lembaga di lingkungan NU, termasuk perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren atau madrasah, masih terikat keputusan PBNU” jelasnya.

Mantan Bupati Bondowos tersebut menambahkan, terkait konsekuensi organisatoris yang diberikan kepada pelanggar surat edaran tersebut, PBNU akan melakukan pembinaan agar dapat mencegah kejadian serupa terjadi.(Ahmad Hanif Musthafa)

Sumber: