PBNU Bisa Kelola 23 Ribu Ha Lahan Tambang Bekas KPC, Muhammadiyah Berapa?

HARIAN DISWAY - Pemerintah memberi izin usaha penambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Setelah PBNU bersedia menerima, kini disusul oleh PP Muhammadiyah.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ada lokasi prioritas lahan tambang yang akan diberikan kepada ormas keagamaan. Yang jelas, lahan itu merupakan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). 

PBNU akan diberi lahan penciutan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk milik Bakrie Grup. 

Menurut Minerba One Data Indonesia (Modi), lahan tambang batubara PT KPC diciutkan pemerintah dari 84.938 Hektare (Ha) menjadi 61.543 Ha pada 2022. Atau menciut sekitar 27,54 persen.

BACA JUGA:Muhammadiyah Terima Izin Tambang, tapi Cantumkan Sejumlah Catatan

BACA JUGA:Jokowi Teken Perpres, Bahlil Diberi Kewenangan Bagi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

Itu berarti, ada 23.395 Ha yang potensial bakal dikelola PBNU. Cukup luas. Apalagi, lahan tambang di Sangatta, Kalimantan timur, itu terkenal memiliki cadangan yang besar. 

Pada 2021 sebelum diciutkan, cadangan batubara PT KPC tembus hingga 1 miliar ton. Produksinya juga cukup besar. Sekitar 54 juta hingga 62 juta ton per tahun. 

Sementara itu, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung menyatakan bahwa PP Muhammadiyah sudah mengkaji secara mendalam sebelum menerima izin tambang.

“Pleno sudah memutuskan setuju, bismillah, Muhammadiyah akan mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD yang sudah saya sampaikan," ucapnya dikutip Jumat, 26 Juli 2024.

Yang pasti, katanya, Muhammadiyah sudah berdiskusi dengan para pakar. Tentu untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai dari sisi ekonomi, bisnis, aspek sosial, budaya, hukum, dan HAM dan lingkungan.

BACA JUGA:Korporasi Tambang Cabang Ormas Keagamaan

BACA JUGA:Gus Yahya Paparkan Alasan PBNU Terima Izin Tambang dari Pemerintah: Butuh Uang Untuk Organisasi

Alasannya pun sudah mengerucut. Bahwa mereka bersedia mengelola tambang karena Indonesia masih belum bisa menjalankan transisi energi. Bila melepas ketergantungan terhadap batu bara, dunia akan gelap gulita.

Sumber: