Perintah Jokowi Naikkan Tunjangan Petugas KPU Hingga 50 Persen: Tugas mereka Sangat Berat!

HARIAN DISWAY - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat konsolidasi nasional persiapan Pilkada 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa, 20 Agustus 2024 di JCC Jakarta.

Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terimakasih atas kerja keras KPU yang sukses menyelenggarakan Pemilu dan Pilpres 2024 bulan Februari lalu .

“Saya membayangkan saja betapa sangat banyak ternyata TPS disaat pemilu kemarin, dan dilakukan secara bersamaan. Oleh sebab itu saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya,” ujar Presiden Jokowi dikutip melalui Siaran Langsung Youtube Sekretariat Presiden.

BACA JUGA:Jokowi Naikkan 50 Persen Insentif untuk Semua Pegawai KPU

BACA JUGA:12 Partai Politik Resmi Usung Ridwan Kamil - Suwono di Pilgub Jakarta 2024

Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada 2024.--Youtube Sekretariat Presiden

Menjelang Pilkada serentak, Jokowi mengumumkan akan memberikan kenaikan tunjangan dan intensif bagi petugas KPU sebesar 50 persen.

“Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, saya mohon maaf sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan intensif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014 sehingga kemarin langsung saya kejar pokoknya, saya besok nggak akan datang di rapat konsolidasi kalau belum saya tanda tangani,” ungkap Presiden Jokowi.

Setelahnya, Presiden Jokowi juga meminta KPU berisap untuk menyelenggarakan Pilkada serentak pada bulan November mendatang.

BACA JUGA:KTP Keluarga Anies Dicatut Dukung Calon Independen Pilkada DKI, Begini Respons KPU

“Pilkada sebentar lagi akan kita selenggarakan, tidak kalah rumit dibanding Pemilu yang lalu. Ini pilkada serentak pertama kali dilaksanakan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar masalah-masalah lalu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara tidak terulang lagi.

“Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah dimasa lalu jangan sampai terulang lagi yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yg tidak akurat, atau data terdata ganda. Kemudian juga masalah distribusi logistik penyimpananya, kekurangan logistik hati-hati betul masalah ini” ujar Presiden Jokowi.

Karenanya Jokowi mengharapkan adanya peningkatan fungsi proses pemilu dengan menetapkan pengawas independen yang netral. Meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat untuk mencegah adanya kecurangan yang ada.(*)

Sumber: youtube sekretariat presiden