Dewas Minta Pansel Coret Capim KPK yang Kena Sanksi Etik, Nurul Ghufron Terancam Gagal

BACA JUGA:Kasus Dana Hibah Jatim: Setelah Biro Kesra, KPK Segera Geledah Tempat Lain

BACA JUGA:Calon Pimpinan KPK dan Tantangan 79 Tahun Indonesia Merdeka

Ghufron sebagai terperiksa kasus pelanggaran etik itu  menggugat Peraturan Dewas ke MA hingga membuat laporan polisi.  

"Mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi lagi pada saat kami masih ada di sini. Itu saja,” tegas Tumpak.

Sehingga, imbuhnya, Dewas bisa melihat pimpinan KPK maupun pegawai KPK betul-betul orang yang berintegritas.

BACA JUGA:Penggeledahan Ruang Kesra Pemprov Jatim Selesai, Satu Koper Dibawa KPK

BACA JUGA:Kembangkan Kasus Dana Hibah, KPK Periksa Kantor Kesra Pemprov Jatim

Pria yang pernah menjabat pimpinan KPK itu juga berharap agar Dewas KPK periode selanjutnya bisa lebih baik dalam menegakkan kode etik kepada seluruh pegawai KPK. 

Bagi Tumpak, para insan KPK harus memiliki kode etik yang berbeda dari ASN pada umumnya.  

"Kalau sama saja ya tidak namanya extraordinary tool lagi kita. Kita adalah alat yang luar biasa. Oleh karena itu perlu ada aturan yang lebih keras daripada ASN yang biasa," ujarnya.  

BACA JUGA:Kembangkan Kasus Dana Hibah, KPK Periksa Kantor Kesra Pemprov Jatim

BACA JUGA:KPK Periksa Kantor Gubernur Jatim

Anda juga sudah tahu, Majelis Etik yang beranggotakan Dewas KPK menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas kasus pelanggaran etik.

Pimpinan periode 2019-2024 itu terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Menyalahi aturan yang tertuang dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021.  

Ghufron pun turut dijatuhi hukuman pemotongan penghasilan setiap bulan selama enam bulan. 

Sumber: