Jambore Kampung Tangguh Merah Putih Ikatan Kuat Antara 3 Pilar Desa
Jambore Kampung Tangguh Merah Putih untuk sinergi 3 pilar desa bangun desa yang lebih berkualitas-Moch Sahirol Layeli-
MOJOKERTO, HARIAN DISWAY - Di tengah bumi perkemahan Alas Soeko, Mojokerto, Jambore Kampung Tangguh Merah Putih digelar.
Jambore itu digelar Polda Jatim pada 25 September 2024. Bertujuan untuk memperkuat tiga pilar desa untuk saling bersinergi dalam membangun desa.
Jambore Kampung Tangguh Merah Putih diikuti oleh 429 orang. Di antaranya 11 dinas beserta jajaran 39 orang, perwakilan tiga pilar desa klasifikasi hijau 117 orang, perwakilan tiga pilar desa klasifikasi kuning 117 orang, perwakilan tiga pilar desa klasifikasi merah 117 orang, dan 39 orang Pramuka Saka Bhayangkara.
Klasifikasi tersebut digunakan untuk menilai desa yang memiliki permasalahan yang terkait dengan program-program dinas.
Untuk kualifikasi hijau, desa tersebut aman dan tertib. Kuning untuk desa yang memiliki masalah dan merah adalah desa yang sangat bermasalah.
"Semua peserta berasal dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur yang tersebar di 39 polres. Dari 39 polres itu masing-masing mengirimkan tiga desa," ungkap Ketua Pelaksana AKBP Bahrun Nasikin.
Jambore atau perkemahan itu merupakan upaya Polda Jatim untuk meningkatkan kualitas desa.
Polda Jatim pun berfokus untuk memberikan edukasi terkait berbagai program melalui tiga pilar desa. Sehingga pelaksanaan program tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa.
BACA JUGA:APJW II 2024, Pagelaran Seni Janger Semalam Suntuk, Wujud Cinta Desa Sepanjang untuk Kemerdekaan
Direktur Binmas Kombes Pol Asep I Rosadi menyebut bahwa tiga pilar desa diharapkan bisa menyesuaikan program-program yang dibutuhkan oleh desa. "Kan bagus kalau misalnya, program Desa Bersinar (program BNN) dititipkan pada Babinsa atau Bhabinkamtibmas," ujarnya.
Sehingga meskipun tidak ada personie BNN, program tersebut bisa dijalankan dengan lebih efisien.
Ia menekankan Program Kampung Tangguh harus melalui analisa dan berorientasi dengan masalah yang ada di desa.
Tidak boleh ada program yang berjalan tanpa melalui riset tentang permasalahan di desa tersebut. Supaya program yang dijalankan lebih tepat guna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: