Perhatikan, Berikut 4 Isu Utama di Bidang Pendidikan yang Harus Dapat Perhatian dari Menteri Baru

Perhatikan, Berikut 4 Isu Utama di Bidang Pendidikan yang Harus Dapat Perhatian dari Menteri Baru

Satriawan Salim, koordinator nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), menilai bahwa dipilihnya Mu'ti sebagai mendikdasmen merupakan pilihan Prabowo yang tepat untuk bisa membangun pendidikan nasional. --

HARIAN DISWAY - Dalam pemerintah baru tentunya memberikan harapan yang baru bagi perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Apalagi calon menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) sekarang telah terlihat.

Apakah ia memiliki latar pendidikan yang baik dan kuat. Adalah Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Satriawan Salim ditunjuk sebagai mendikdasmen.

Menurut Satriawan Salim, koordinator nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), dipilihnya Mu'ti sebagai mendikdasmen merupakan pilihan Prabowo yang tepat untuk bisa membangun pendidikan nasional.

BACA JUGA: Cyber Islamic University Dorong Transformasi Digital Pendidikan di Kemenag

Salim menyoroti ada empat isu pendidikan yang akan menjadi pekerjaan rumah (PR) dalam kepemimpinan Mu'ti mendatang. "Jadi empat isu utama yang kami pikir harus menjadi prioritas di dalam kepemimpinan Pak Abdul Mu'ti," katanya.

"Pertama isu kualitas pendidikan atau mutu. Kedua akses atau pemerintahan. Yang ketiga terkait dengan tata kelola termasuk tata kelola guru, dan yang keempat adalah isu relevansi," ungkap Salim, Rabu, 16 Oktober 2024. 

Berikut ada empat isu utama pendidikan yang perlu dientas oleh mendikdasmen:

BACA JUGA: Pembekalan Calon Wakil Menteri, Prabowo Sebut Ingin Anggota Kabinet Ramah Ke Media

1. Kualitas pendidikan 

Mengacu pada Skor PISA, Indonesia terus mengalami penurunan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Tahun 2000 pertama kali kita ikut PISA, skor literasi kita itu 371, di tahun 2018 juga kembali dengan skor yang sama 371," katanya.

"Kemarin tahun 2022 itu justru makin menurun 359," ungkap Salim. Ia menilai bahwa indikasi kualitas pendidikan di Inodnesia ini sangatlah rendah.

2. Akses dan pemerataan pendidikan

Akses dan pemerataan yang menjadi polemik saat ini adalah sistem PPDB zonasi. Meski tujuan ini dibuat untuk pemerataan agar memudah kan akses menuju sekolah tetapi justru menimbulkan masalah yang baru.

BACA JUGA: Abdul Mu'ti Dipercaya Memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: disway.id