WALHI: Eri-Armuji Cari Aman Soal Proyek Surabaya Waterfront Land

WALHI: Eri-Armuji Cari Aman Soal Proyek Surabaya Waterfront Land

Masyarakat nelayan di daerah Kenjeran dan sekitarnya membentangkan spanduk tanda protes rencana Reklamasi pantai utara Surabaya-KNTI-

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Proyek Strategis Nasional (PSN) bertajuk Surabaya Waterfront Land masih menjadi polemik di kalangan nelayan. Penolakan hingga protes keras pun telah dilakukan.

Pada debat publik pertama Pemilihan Wali Kota Surabaya, Rabu, 16 Oktober 2024 lalu, proyek yang juga dikenal dengan nama Reklamasi Kenjeran itu sempat disinggung.

Pada salah satu segmen, pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji, mendapat pertanyaan tentang komitmen dalam menjaga ekosistem lingkungan.

Moderator membacakan bahwa wilayah pesisir Kota Surabaya dinilai memiliki tantangan kompleks. Mulai dari kesenjangan ekonomi, penataan sanitasi, hingga ancaman kerumah lingkungan.

Oleh karena itu, lanjut sang moderator, Surabaya Waterfront Land sebagai proyek strategis nasional memerlukan desain kebijakan yang integratif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

BACA JUGA:Eri-Armuji Dicecar Pertanyaan soal Reklamasi Kenjeran, Begini Responsnya!

Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur Wahyu Eka Setyawan mengaku tidak puas dengan jawaban Eri-Armuji, saat diberi pertanyaan terkait Surabaya Waterfront Land.

"Catatan penting untuk Eri-Armuji adalah sama seperti pola birokrasi pada umumnya, suka melempar persoalan," ujar Wahyu kepada Harian Disway, Senin, 21 Oktober 2024.

Padahal dalam konteks politik, Wahyu menyebut sebagai eksekutif, Wali Kota memiliki tugas dan fungsi advokatif. Artinya, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat Surabaya.

Namun, pasangan calon tunggal Eri-Armuji justru memilih cari aman. Mereka terbilang pasif dalam mengutarakan pembangunan proyek Surabaya Waterfront Land (SWL).

"Yang dibutuhkan itu sikap yang jelas dan clear. Bagaimana sikap mereka menghadapi SWL. Cuma ada dua, menerima atau menolak. Jika tengah-tengah itu sama saja bohong," imbuhnya.

Sampai hari ini, Wahyu mengatakan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi publik di Kota Surabaya masih minim. Informasi seputar lingkungan masih tidak up to date.

Oleh karena itu, Ia mengajak masyarakat Kota Surabaya untuk cerdas dalam menentukan pemimpin. Ia berharap Wali Kota yang terpilih dapat lebih bertanggung jawab.

"Bukan (pemimpin, Red) yang lempar sana dan sini. Mempertahankan ruang terbuka hijau menjadi penting, tetapi melindungi ekosistem Surabaya yang semakin rentan adalah kewajiban," tutur Wahyu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: