Debat Kedua Pilgub Jatim: Risma dan Gus Hans Usung Birokrasi 'Resik' untuk Jawa Timur

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Gus Hans, memaparkan visi besar mereka untuk menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan dekat dengan masyarakat dalam debat kedua Pilgub Jawa Timur 2024, Minggu, 3 November 2024.

Mengusung konsep “Jawa Timur Resik,” pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan dan Hanura ini berjanji untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif, serta pelayanan publik yang inklusif.

Mereka ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pemerintahan.

Risma menegaskan bahwa program unggulan mereka, yang disebut "Resik," bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

BACA JUGA:Parade Juang Surabaya Resmi Masuk Rangkaian Karisma Event Nusantara

BACA JUGA:Risma Jelaskan Program Kewirausahaan di Pesantren Al Manshur Tulungagung

Ia menjelaskan bahwa program ini akan fokus pada reformasi birokrasi dengan prinsip good governance, yang meliputi kebersihan, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

“Birokrasi 'Resik' adalah kunci untuk menciptakan masyarakat Jawa Timur yang adil, makmur, dan berkeadaban. Kami ingin mewujudkan birokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan,” ungkap Risma.

Risma juga menekankan pentingnya layanan publik yang lebih dekat dan mudah diakses, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Mengingat luasnya provinsi Jawa Timur, ia menekankan perlunya membawa layanan publik hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Kami berencana untuk menghadirkan layanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan agar semua masyarakat dapat terlayani dengan baik tanpa harus pergi jauh ke pusat kota,” ujarnya.

Mereka juga akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung program ini, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dari tempat tinggal mereka.

Dengan menggunakan teknologi, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran dan jalannya program pemerintah secara langsung.

“Dengan teknologi informasi, semua yang kami laksanakan dapat dipantau oleh masyarakat. Kami ingin mereka tahu bagaimana anggaran digunakan dan bisa ikut mengawasi,” jelasnya.

Calon Wakil Gubernur Gus Hans menambahkan bahwa tujuan utama birokrasi adalah melayani masyarakat, bukan mempersulit. Ia menegaskan bahwa birokrasi seharusnya memudahkan akses layanan publik.

Sumber: