DPRD Kota Pasuruan Kawal Aspirasi Masyarakat saat Reses
DPRD Kota Pasuruan kawal aspirasi masyarakat saat reses. Foto: Ketua DPRD HM Toyib bertemu konstituen, 7 Desember 2024.-Lailiyah Rahmawati-Harian Disway-
PASURUAN, HARIAN DISWAY - Anggota DPRD Kota Pasuruan baru saja reses. Selama libur masa sidang itu, anggota DPRD turun melaksanakan jaring aspirasi masyarakat pada 5-7 Desember 2024.
DPRD Kota Pasuruan berjanji akan mengawal seluruh hasil aspirasi masyarakat untuk menjadi pokok pikiran (pokir) dan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pasuruan.
Ketua DPRD Kota Pasuruan HM Toyib misalnya. Ia menggelar pertemuan dengan masyarakat pada Sabtu, 7 Desember 2024. Sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat Kecamatan Gadingrejo disampaikan dalam reses tersebut.
Permasalahan pelayanan RSUD dr R Soedarsono, PDAM, dan pendidikan menjadi materi-materi yang disambatkan masyarakat setempat kepada Toyib.
BACA JUGA:APBD 2025 Kota Pasuruan Disahkan, Ini 4 Rekomendasi DPRD buat Pemkot
BACA JUGA:Pj Gubernur Jatim Sambangi Korban Banjir di Kabupaten Pasuruan
Menurut Toyib, saat ini fraksi Golkar memang menaruh perhatian khusus kepada persoalan-persoalan yang disampaikan masyarakat.
Toyib mengatakan, Pemkot Pasuruan harusnya menaruh perhatian lebih pada sektor pendidikan dan kesehatan. Terutama terkait mutu pelayanan di RSUD setempat yang belum ada pembenahan.
"Kami mendesak program pendidikan seperti seragam gratis bagi siswa harus menjadi perhatian," kata Toyib.
"Kemudian, masalah-masalah pungutan liar di sekolah, saat ini kami masih membahasnya. Fraksi Golkar akan mengumpulkan hasil reses ini dan dibahas secara internal nantinya," paparnya.
Di hadapan ratusan konstituennya, laki-laki yang juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Pasuruan itu meminta masyarakat untuk bersabar akan pelayanan publik yang masih dinilai kurang baik.
BACA JUGA:Anggaran Tahun 2025 Kota Pasuruan Alami Defisit, Legislatif Minta Kurangi Event Kurang Manfaat
BACA JUGA:Mas Adi: PAD Kota Pasuruan Bukan Hanya Tugas Bapenda Saja
Menurut Toyib, masalah terbatasnya anggaran juga memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Namun, hal itu diharapkannya bukan menjadi ganjalan utama bagi Pemkot Pasuruan untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: