Budaya Anggaran Dibulatkan Peluang Korupsi Dimanfaatkan

Kebiasaan kecil yang dianggap remeh bisa berkembang menjadi peluang korupsi di level yang lebih besar.-Aris Leoven-Studio Philippines

Perkara pembulatan anggaran dalam sebuah organisasi kecil mungkin merupakan hal kecil dan dianggap remeh, bahkan merupakan hal yang lazim dilakukan dan sudah terjadi sejak zaman dahulu.

BACA JUGA: Sederet Fakta dan Kronologi Dugaan Kasus Korupsi Pertamina

Namun karena hal ini sudah menjadi kebiasaan, maka dapat berlanjut ke lingkungan birokrasi. Tanpa disadari, dari angka-angka kecil yang "dibulatkan" tersebut, peluang terjadinya korupsi dapat dimanfaatkan.

Bayangkan, jika semua proyek pemerintah memiliki anggaran "berlebih" yang tidak disurvei, berapa kerugian negara yang akan dituai dan menguap begitu saja tanpa kejelasan?

Dalam organisasi kecil, biasanya kelebihan anggaran buah dari pembulatan anggaran ini menjadi tanggung jawab panitia untuk membelanjakannya. Panitia biasanya akan merencanakan kegiatan tambahan dengan kedok "reward".

BACA JUGA: RW Minta THR ke Perusahaan

Seperti makan bersama untuk mengalokasikan kelebihan anggaran tersebut. Hal semacam ini sebenarnya tidak perlu karena hanya membuang-buang uang yang seharusnya bisa digunakan dengan efisien.

Dalam lingkup birokrasi, contoh kasus di mana korupsi terjadi karena pembulatan dan manipulasi anggaran banyak yang kita temukan. Contoh dari kasus korupsi adalah yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi pada Februari 2024 yang berupa manipulasi anggaran perjalanan dinas sehingga merugikan keuangan negara. 

Contoh lain yaitu kasus rekayasa anggaran dan pemenang lelang proyek di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), serta kasus yang memicu dana CSR oleh Bank Indonesia. Semua ini berawal dari kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya: membulatkan dan melebihkan anggaran.

BACA JUGA: Prabowo Tak Pedulikan Para Penentang Efisiensi Anggaran: Uang itu Untuk Rakyat!

BACA JUGA: Koperasi, Usaha Berbasis Budaya

Bagaimana masyarakat bisa bersih dalam mengelola anggaran jika birokrasi tertinggi yang seharusnya bekerja untuk memberantas korupsi sendiri juga melakukan hal yang sama? Padahal, kerugian yang dialami negara ini juga menjadi salah satu penyebab rendahnya efisiensi anggaran saat ini. 

Lucunya, pihak yang paling dirugikan dalam efisiensi anggaran ini adalah masyarakat, karena fasilitas yang anggarannya terkena efisiensi sebagian besar adalah fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Saat ini prioritas efisiensi anggaran adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membuat Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran kementerian dan pemerintah daerah sebesar Rp306,69 triliun untuk mendukung program tersebut.

Sumber: berbagai sumber