Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Bisa Ciptakan Oligarki Politik hingga Picu Praktik Korupsi
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro.-instagram.com/masverdyfirmantoro-
Kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi pemilihan juga perlu dipertanyakan. DPRD dinilai perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas tersebut.
Jika yang menjadi alasan dari wacana ini karena pemilihan kepala daerah menghabiskan biaya politik yang cukup tinggi, itu terjadi karena fenomena politik uang yang dilakukan kandidat juga cukup tinggi.
Pasalnya, banyak kandidat di berbagai daerah menciptakan komunikasi politik yang tidak sehat. Ketimbang meyakinkan pemilih dengan tawaran tentang visi-misi yang konkret, mereka cenderung memilih menggunakan uang sebagai alat untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat.
"Ini adalah bentuk komunikasi politik yang tidak sehat," ujar Verdy.
Menurut Verdy, politik berbiaya tinggi cenderung transaksional daripada membangun koneksi substantif dengan pemilih. Implikasinya, biaya politik yang tinggi dapat menghambat partisipasi politik calon independen dan partai politik kecil.
"Akhirnya menciptakan oligarki politik, serta memicu praktik korupsi," jelasnya.
BACA JUGA:Kader PDIP Djarot Ungkap Beberapa Daerah Belum Siap Pilkada Langsung
BACA JUGA:Hanya Utus Kader PDIP Untuk Hadiri HUT Golkar, Megawati: Nanti Dipikir Mau Gabung
Jika pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini dipaksanakan, resistensi dari masyarakat bisa terjadi. Sebab, mayoritas publik masih memiliki persepsi bahwa pemilihan langsung adalah bentuk demokrasi yang lebih utuh.
Kepercayaan publik terhadap DPRD yang cenderung rendah juga bisa memicu resistensi lebih besar.
"Tentu saja ini kemunduran demokrasi karena menghilangkan hak mereka (masyarakat) untuk memilih langsung kepala daerah," jelas Verdy.
Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, potensi konflik dengan pemerintah pusat juga disebut dapat meningkat. Apalagi jika kepentingan keduanya tidak sejalan.
Namun, apabila pemerintah tetap ngotot pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, harus ada reformasi kelembagaan. Tentu saja secara menyeluruh.
Kapasitas anggota DPRD perlu naik kelas. Tidak menilai kandidat sekadar lobi politik. Tapi menilai berdasarkan kapabilitas. Tentu saja ini tidak mudah.
BACA JUGA:Prabowo Tekankan Pemberantasan Korupsi di HUT Golkar: Jangan Lindungi Anggota yang Salah!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: