Refleksi Akhir Tahun Unair: Penegakan Hukum Humanis Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi di Jatim
Acara talkshow yang diadakan unair angkat isu penegakan hukum untuk peningkatan ekonomi Jawa Timur. --HARIAN DISWAY
SURABAYA, HARIAN DISWAY – Penegakan hukum yang humanis menjadi perhatian utama Universitas Airlangga (Unair). Aspek itu dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Rektor Unair Prof Mohammad Nasih menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Menurutnya, langkah tersebut akan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua lapisan masyarakat.
“Tagline Unair, excellent with morality, sangat relevan dengan penegakan hukum yang humanis dan inklusif. Nilai ini harus mendukung setiap elemen masyarakat,” ujar Prof Nasih.
Ia menyampaikannya dalam seminar bertajuk Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur di Manajemen Hall, Kampus C, Jumat, 27 Desember 2024.
Hal senada diungkapkan Wakil Direktur Bidang III Sekolah Pascasarjana Unair Prof Suparto Wijoyo yang menekankan bahwa kepastian hukum adalah elemen vital dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.
BACA JUGA:Jelang Pelantikan 16 Guru Besar Baru Unair, Para Calon Guru Besar Gelar Orasi Ilmiah
BACA JUGA:Cumlaude! Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Wisuda Doktor di Unair
Sebab, imbuhnya, dunia usaha membutuhkan jaminan hukum dan aparatur yang berintegritas.
"Kepastian hukum akan membawa stabilitas sosial dan politik, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah di Jawa Timur yang telah menerapkan good governance.
Suparto pun mengapresiasi kinerja beberapa tokoh daerah yang sukses membangun iklim investasi yang nyaman. Seperti Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Charis Mardiyanto, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Dalam sesi talkshow, Mia menekankan bahwa pendekatan humanis dalam penegakan hukum tetap harus berpegang pada nilai-nilai keadilan dan profesionalitas.
“Humanis bukan berarti lemah atau permisif. Hukum tetap harus memberikan kepastian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” kata Mia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
