Laporan Pelayanan Masyarakat ke Ombudsman 2024 Menurun

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Tahun ini Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur hanya mendapat sedikit laporan terkait pelayanan publik. Mulai 1 Januari - 25 Desember 2024, hanya ada 591 laporan dari masyarakat. Merosot 35 persen dari 2023 di periode yang sama sebanyak 980 laporan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Muttaqin mengatakan, sebanyak 337 laporan masyarakat yang masuk, ditangani pada tahap penerimaan laporan (PVL) dan pemeriksaan. Sementara 10 laporan sederhana ditangani melalui mekanisme respon cepat ombudsman (RCO) dan 244 konsultasi. 

“Tahun ini terjadi penurunan laporan ke kami. Di 2022 lalu, sebanyak 778 laporan yang masuk. Lalu naik di 2023,” kata Agus Muttaqin saat ditemui awak media, Selasa 31 Desember 2024.

BACA JUGA: Lagi, Satpol PP Surabaya Amankan 11 Pemuda Sedang Asyik Pesta Miras di Jembatan Suramadu

Menurutnya, ada beberapa faktor tahun ini mengalami penurunan laporan. Pertama, ada pengurangan akses pengaduan di Jatim. Di 2023 lalu, akses pengaduan dilakukan di tiga daerah: Kota Pasuruan, Sidoarjo, Tuban, Pacitan dan Jember.

Sementara 2024, hanya ada satu akses pengaduan. Yakni di Kota Blitar. Padahal menurutnya, kegiatan akses pengaduan sangat mendongkrak jumlah warga mengakses Ombudsman RI. 

“Setiap kegiatan, 40-50 warga mengakses Ombudsman RI Jatim. Dalam bentuk konsultasi maupun laporan masyarakat. Pengurangan itu terjadi karena minimnya anggaran. Sehingga, dari lima akses yang ada di 2023, kini hanya satu,” bebernya.

Di sisi lain, saat ini sudah banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah melakukan pembenahan layanan. Serta pembenahan tata kelola pengaduan. “Ketika ada warga yang mengadu, mereka (OPD) sudah semakin responsif,” katanya lagi.

BACA JUGA: Kabar Baik, BMKG Prediksikan Cuaca Malam Tahun Baru Lebih Kondusif

Faktor berikutnya, literasi masyarakat di Jatim yang masih rendah. Khususnya daerah yang jauh dari Surabaya. Sehingga, mereka tidak memahami hak-hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik.

“Mereka tidak memahami ketika mendapatkan perlakuan pelayanan publik yang buruk, harus melaporkan kemana. Sehingga, tahun ini kami harus turun ke daerah yang jauh dari ibu kota provinsi untuk membuka bilik pengaduan lokasi mereka,” bebernya.

Beberapa daerah seperti di Pacitan, Magetan dan pulau Bawean. Ternyata, di daerah tersebut memiliki banyak pengaduan terkait pelayanan masyarakat. Padahal, di 2023, tidak ada laporan pelayanan publik.

Karena itu, 2025, Ombudsman Jatim tidak lagi menggunakan konsep yang lama. Mereka mencoba mengubah pola kegiatan itu. Langsung terjun ke masyarakat seperti yang mereka lakukan di 2024. Kegiatan itu mereka sebut dengan Parmas (partisipasi masyarakat).

BACA JUGA: Mau Tahun Baruan? Berikut Prediksi BMKG Tentang Cuaca di Kota-Kota Besar Indonesia Malam Ini

Sumber: