Satu Data Indonesia, Kebutuhan atau Hanya Tren

Kontrol dan partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan agar tidak menjadi instrumen kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan semata, tetapi justru menjadi sarana pemberdayaan masyarakat.

Konsep Satu Data Indonesia bukanlah tren, melainkan kebutuhan mendesak dari sudut pandang Marxis untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. 

Data yang terintegrasi dan transparan merupakan alat yang sangat penting untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi dan memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. 

Namun, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa data itu tidak disalahgunakan para elite atau pemerintah yang berpihak kepada kapitalisme.

Regulasi ketat, yang penting untuk menjaga data itu dalam domain publik, digunakan untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar, diikuti secara aktif oleh LSM dalam masalah ini dan tidak dapat dengan sendirinya menjadi alat kontrol baru yang memperburuk ketimpangan yang ada.

Satu Data Indonesia, jika dikelola dan diawasi dengan baik, dapat menjadi titik awal revolusi sosial Indonesia. Yaitu, cara untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat dan mewujudkan sistem yang jauh lebih adil dan jujur. 

Hal itu memberikan harapan bahwa Indonesia dapat bergerak menuju masa depan. Sebab, data menjadi milik bersama, bukan sarana bagi segelintir orang untuk menggunakan kekuasaan mereka. (*)

*) Novi Prastiti adalah dosen Program Studi S-1 Sistem Informasi, Universitas Trunojoyo Madura dan junior IT auditor pada executive learning hub Universitas Airlangga.

 

Sumber: