Satu Data Indonesia, Kebutuhan atau Hanya Tren

Data itu juga digunakan untuk menentukan daerah termiskin yang harus disalurkan bantuannya. 

Hal tersebut akan menghasilkan efisiensi dalam penyaluran bantuan dan memberdayakan masyarakat dengan menciptakan kesempatan yang sama. Dalam pandangan Marxis, itu merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan kelas. 

Sebab, melalui data, kini ada peluang terbuka untuk mendistribusikan kembali sumber daya kepada kelompok yang paling membutuhkannya, bukan hanya daerah atau kelompok yang memiliki pengaruh politik atau dekat dengan kaum elite.

Namun, perspektif Marxis juga memperingatkan bahaya kapitalisasi data. Ketika data dianggap sebagai aset atau modal baru, ada risiko munculnya ”elite data” yang memiliki akses lebih besar terhadap data dan, pada akhirnya, kekuasaan. 

Dalam hal ini, Satu Data Indonesia  perlu diatur agar tidak hanya melayani kepentingan elite politik atau ekonomi. Sebab, jika tidak diawasi dengan baik, data itu dapat dimanipulasi atau bahkan disalahgunakan untuk memperkuat posisi segelintir individu atau kelompok yang berkuasa.

Contoh konkret kapitalisasi data adalah perusahaan-perusahaan teknologi besar di dunia menggunakannya untuk memanipulasi preferensi masyarakat terhadap kendali dan mengelabui pasar dengan menggunakan data sebagai alat untuk meraup keuntungan luar biasa melalui penjualan iklan atau analisis perilaku pengguna yang sangat tertarget. 

Jika data yang dikumpulkan melalui Satu Data Indonesia  kemudian dikelola tanpa pengawasan ketat, data tersebut dapat dengan mudah berubah menjadi instrumen pengayaan bagi para kapitalis untuk berkontribusi pada peningkatan ketimpangan.

Oleh karena itu, regulasi yang kuat harus ditetapkan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, tetapi untuk kepentingan masyarakat. 

Kini pemerintahlah yang harus memastikan bahwa data itu milik publik dan harus digunakan untuk mendukung inisiatif kesejahteraan sosial yang transparan dan partisipatif.

Keunggulan lain dari program Satu Data Indonesia  adalah potensi untuk mengaktivasi demokratisasi data. Dalam perspektif Marxisme, masyarakat yang bisa mendapatkan data dan informasi publik akan lebih aktif dalam mengendalikan kekuasaan dan mampu menyuarakan tuntutan keadilan sosial. 

Data terpadu yang transparan dan mudah diakses dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap praktik tata kelola pemerintahan dan birokrasi.

Transparansi data akan membuat masyarakat dapat melihat, memberikan komentar kritis, dan mempertanyakan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait data terbuka. 

Misalnya, dengan keterbukaan data terkait kebutuhan dan realisasi anggaran, masyarakat dapat menilai seberapa efektif anggaran telah dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. 

Dengan semua partisipasi aktif itu, secara otomatis pemerintah akan bertanggung jawab dan tidak memiliki peluang yang besar untuk korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan.

Di sanalah Satu Data Indonesia  menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat. Dengan data yang terintegrasi dan mudah diakses, masyarakat dapat lebih kritis dan aktif berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan mereka. 

Sumber: