Pemprov Jatim Siapkan Anggaran Rp 800 Miliar untuk MBG

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Program makan bergizi gratis (MBG) sedang bergulir di Jatim. Beberapa daerah sejak pekan lalu sudah mengawali program gagasan Presiden RI Prabowo Subianto.

Adapun Kota Surabaya baru memulai program MBG pada 13 Januari 2024.

Di Kota Pahlawan, ada lima sekolah yang melaksanakan program itu. Mulai dari TK, SD, SMP dan SMA sederajat. Salah satunya SMK PGRI 1 dan SMAN 10 Surabaya, di Kecamatan Wonocolo.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso mengatakan, saat ini jajaran legislatif terus memantau perkembangan MBG di Bumi Mojopahit.

“Untuk Surabaya berjalan cukup baik. Meskipun ada beberapa catatan,” katanya saat ditemui di SMAN 10 Surabaya, Senin 13 Januari 2025.

Catatan yang dimaksud adalah kemasan makanan yang belum sesuai standar yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). “Tetapi, dengan adanya percobaan ini, kedepan bisa terus disempurnakan,” katanya lagi.

BACA JUGA: 6.159 Siswa Surabaya Nikmati Program Makan Bergizi Gratis, Eri Cahyadi: Ini Masih Uji Coba, Jangan Lihat Sisi Negatifnya

Namun terpenting, menurutnya, kualitas makanan sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). “Tadi kita lihat makanannya sudah sesuai. Sudah lengkap. Ada sayurnya, buah, lauk, nasi dan susu,” tegasnya.

Untuk menjalankan program tersebut, politisi Gerindra Jatim itu menjelaskan, pemprov Jatim harus berkolaborasi dengan pemerintah kota (Pemkot) atau pemerintah kabupaten (Pemkab). Sehingga, program itu berjalan dengan baik. 

“Program ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi dan Intelligence Quotient (IQ) dari generasi muda kita. Khususnya untuk anak-anak TK dan SD yang merupakan fondasi dari cita-cita masa depan. Yakni menjadikan Indonesia Emas 2045,” terangnya.

Ia mengaku, DPRD Jatim saat ini sudah menetapkan postur anggaran untuk MBG. Totalnya sekitar Rp 600 miliar sampai Rp 800 miliar. Itu untuk kebutuhan anak mulai SD-SMA sederajat di Jatim.

BACA JUGA: Surabaya Perdana Laksanakan MBG, Khofifah: Gizi dan Protein Setiap Jenjang Harus Dibedakan

“Sebenarnya, angka yang kita siapkan itu tidak cukup. Karena itu, harus kolaborasi dengan pemerintah di kabupaten/kota. Saya dengar, Surabaya malah sudah menyiapkan. Sekitar Rp 1 triliun yang disiapkan,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk menjalankan program itu, memang harus ada kolaborasi. Mulai APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Artinya ada kolaborasi dari tiga sumber anggaran. 

Sumber: