Pembangunan IKN Berlanjut, Presiden Minta Kepala Otorita IKN Surati Menteri Keuangan

HARIAN DISWAY - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengungkapakan bahwa ia diminta oleh presiden Prabowo Subianto untuk bersurat ke Menteri keuangan Sri Mulyani untuk kepastian penyesuaian anggaran pembangunan IKN.

Basuki mengatakan hal tersebut setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) lanjutan di Istana Kepresidenan bersama dengan Prabowo pada Senin, 3 Februari 2025. 

"Kalau tentang anggaran tadi kami sampaikan kepada beliau (Presiden Prabowo), kebetulan ada Bapak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), dijawab agar itu segera disesuaikan, karena Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum Ratas kemarin," Ujar Basuki.

Penyesuaian kembali anggaran pembangunan IKN disebakan Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD yang sudah dikeluarkan pada Sabtu, 22 Januari 2025 yakni sebelum terjadinya Ratas lanjutan.

BACA JUGA:52 Ribu Hektare di IKN Siap Dialokasikan untuk Investor

Pada awalnya Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran awal IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triiliun dalam Ratas tentang perkembangan Ibu Kota Nusantara pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu.

"Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun," ungkap Basuki.

Surat tersebut berisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal berisi anggaran untuk IKN sebesar Rp 6,3 triliun. Selanjutnya anggaran untuk pembangunan kawasan yudikatif, legislative, dan aneka ekosistem pendukung lainnya membutuhkan Rp8,1 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang awalnya ikut mengkritik Pembangunan IKN ikut menanggapi hal tersebut.

BACA JUGA:AHY Ungkap Kelanjutan Pembangunan IKN di Era Presiden Prabowo

Ia menyampaikan bahwa akan mendukung penuh dalam mewujudkan target-target nasional dalam lima tahun mendatang yang diantaranya meliputi swasembada pangan, energi dan air, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” ujarnya.

*) Mahasiswa magang dari UIN Sunan Ampel Surabaya

 

Sumber: