Komunikasi Politik Gas Melon

BEBERAPA hari lalu, masyarakat mengular di depan pangkalan gas. Resah menanti giliran untuk mendapatkan LPG 3 kg, seusai menteri ESDM mengumumkan dihapuskannya pengecer dari rantai distribusi gas elpiji 3 kg atau yang dikenal dengan gas melon. 

Suasana yang kian gaduh, melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pemerintah menyatakan diperbolehkannya kembali pengecer mendistribusikan gas melon itu.  

Menariknya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sebelum kebijakan tersebut sempat efektif, menyatakan bahwa kebijakan itu sudah sepengetahuan Presiden Prabowo. 

BACA JUGA:Transformasi Komunikasi Politik

BACA JUGA:Hijab dan Komunikasi Politik

Rentetan kejadian tersebut memperlihatkan betapa rumitnya relasi antara retorika kebijakan, respons dan reaksi masyarakat, serta dinamika politik kekuasaan dalam komunikasi politik kita.

MENGURUTKAN SIMPANG SIUR

Dengan pendekatan kerangka critical discourse analysis (CDA), kita dapat menelusuri bagaimana pernyataan resmi terkait aturan LPG 3 kg disusun, disampaikan, dan diimplementasikan serta mengapa respons masyarakat kemudian berkembang menjadi keluhan (atau makian?). 

Peningkatan efisiensi dan ketepatan sasaran subsidi LPG 3 kg memang menjadi dasar regulasi. Sebab, besarannya yang menggerus APBN. 

BACA JUGA:Gaya Komunikasi Politik PBNU: Isuk Dele Sore Tempe ala Gus Yahya?

BACA JUGA:Gas Melon Hilang, Kelas Menengah Malang

Bahlil sendiri mengklaim telah membicarakan hal itu dengan presiden –yang ditangkap publik sebagai pesan yang menunjukkan koordinasi di lingkaran pemerintahan. 

Namun, berbagai pemberitaan implementasi kebijakan itu justru memunculkan kesan bahwa keputusan tersebut dibuat secara tergesa-gesa. 

Kontradiksi itulah yang menciptakan celah ketidakpercayaan di benak publik. Bukannya meredam kepanikan, pesan-pesan yang beredar malah melahirkan spekulasi bahwa perumusan kebijakan berjalan tidak sinkron dan menyulut kritik di mana-mana.

Sumber: