Menang Praperadilan, KPK Panggil Kembali Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka Hari Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada hari ini, Senin, 17 Februari 2025.-ayu novita-
HARIAN DISWAY – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil kembali Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan Harun Masiku di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Kabar tersebut telah dibenarkan oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardhika.
“Benar, Saudara HK dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Senin, 17 Februari 2025 dilansir dari Disway.id.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap PAW dan peringatan penyidikan Harun Masiku oleh KPK.
BACA JUGA:Kalah Praperadilan, Tim Hasto Isyaratkan Akan Ajukan Praperadilan Lagi
Penetapan Hasto sebagai tersangka didasarkan oleh surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun terkait penetapannya sebagai tersangka, Hasto Kristiyanto sempat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025.
Dengan pihak pemohon Hasto Kristiyanto dan termohon KPK.
BACA JUGA:Hasto Kristiyanto Dikawal 12 Pengacara Hadapi Sidang Praperadilan Hari Ini
Namun, hakim tunggal pada persidangan tersebut, Djumyanto, memutuskan untuk tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan oleh kubu Hasto di sidang pembacaan putusan pengadilan, Kamis, 13 Februari 2025.
Hakim menyatakan praperadilan yang diajukan oleh Hasto bersifat kabur atau tidak jelas.
Menurut hakim, permohonan tersebut seharusnya diajukan dalam dua permohonan praperadilan dan bukan dalam satu permohonan.
Sehingga dalam pertimbangannya, Hakim mengabulkan eksepsi KPK yang keberatan terhadap dalil gugatan Hasto yang mengajukan keberatan atas dua surat perintah penyidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: