Menhub-Mendagri Koordinasikan Pengaturan Angkutan Lebaran 2025, Usul ASN di-WFA hingga Angkutan Barang Dibatasi

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Mendagri Tito Karnavian saat menggelar rapat tentang Skema Pengaturan Angkutan Lebaran 2025.-Kemenhub-
SURABAYA, HARIAN DISWAY – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran (Angleb) 2025 secara virtual dengan para pemimpin daerah.
Rapat pada Senin, 17 Februari 2025 itu membahas sejumlah skema pengaturan pergerakan masyarakat dan angkutan barang guna mengatasi kepadatan selama periode mudik Lebaran. Menhub Dudy menyampaikan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan.
Tentu saja, untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat. ”Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian koordinasi awal dengan beberapa kementerian dan lembaga lainnya," kata Dudy.
"Kami juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 agar pergerakan masyarakat bisa berjalan lancar,” lanjut Dudy. Salah satu usulan kebijakan yang diajukan adalah penerapan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025.
BACA JUGA: Tiket KA Arus Balik Lebaran 2025 Sudah Bisa Dipesan Hari Ini, Ini Jadwal Lengkapnya!
BACA JUGA: Libur Lebaran 2025: Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional, Catat Tanggalnya!
Kebijakan ini dianggap penting mengingat momen dua hari besar yang berdekatan. Yaitu Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 31 Maret hingga 1 April 2025.
”Kami rekomendasikan WFA mulai 24 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan mobilitas sebelum Lebaran,” imbuh Dudy. Selain WFA, sejumlah skema lain juga dibahas. Termasuk penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil-genap.
Juga tentang pembatasan penggunaan sepeda motor, dan diskon tarif jalan tol. Karena itu ia mengusulkan alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara untuk memudahkan perjalanan mudik.
Dudy meminta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan angkutan feeder dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, penyediaan rest area, serta monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.
BACA JUGA: Jadwal Lengkap Libur Nasional dan Cuti Lebaran 2025 Berdasarkan SKB 3 Menteri
BACA JUGA: Catat Tanggalnya! Ini Jadwal Pemesanan Tiket Kereta Api Lebaran 2025 di Daop 8 Surabaya
”Kami harap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebijakan WFA dan menyediakan fasilitas pendukung untuk memastikan kelancaran mudik,” ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah untuk berkoordinasi dalam mengelola kendaraan umum, khususnya darat, laut, dan penyeberangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: