12 Kebijakan Ekonomi Prabowo untuk Indonesia Emas 2045, Apa saja Programnya?

Kredit investasi untuk industri padat karya bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja besar.

Sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor industri.

7. Revisi PP No. 5 Tahun 2021 untuk Kemudahan Berusaha

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko dan menyederhanakan prosedur melalui sistem OSS. Hingga 1 Juli 2024, lebih dari 9,5 juta NIB telah diterbitkan.

Namun, pemerintah terus menyesuaikan regulasi ini untuk mengantisipasi dinamika dan kondisi global serta iklim usaha yang terus berubah.

8. Keberlanjutan Tax Holiday dan Tax Allowance 

Keberlanjutan Tax Holiday dan Tax Allowance penting untuk menjaga iklim investasi, dengan memberikan insentif pajak yang menarik bagi investor, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

BACA JUGA:Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Blue Economy

BACA JUGA:Prabowo dan Anwar Ibrahim Sepakat Kolaborasi di Sektor Energi, Ekonomi, hingga Pertahanan

9. Devisa Hasil Ekspor (DHE) sektor SDA diwajibkan untuk disimpan di bank-bank dalam negeri 100% selama 12 bulan.

Prabowo mengatakan kebijakan penempatan DHE dalam negeri akan mulai berlaku per 1 Maret 2025. Kebijakan ini telah diatur dalam PP 8/25 yang merevisi PP 36/23

10. Pembentukan bank emas

Bank Emas adalah bank yang dibentuk untuk mengatur khusus produksi emas dan akan diresmikan pada 26 Februari 2025.

“Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. InsyaAllah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” ucap Prabowo.

11. Penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM. 

Utang macet ini sering kali menjadi hambatan karena dapat mengganggu aliran kas dan kelangsungan usaha.

BACA JUGA:Setelah BRICS, Prabowo sebut Indonesia Akan Bergabung dengan OECD, CPTPP, hingga Indo-Pacific Forum

BACA JUGA:Trump 2.0 dan Hubungan Indonesia-AS Pasca Keanggotaan BRICS

12. Kebijakan internasional

Indonesia bergabung dengan BRICS, menyelesaikan perjanjian CEPA Indonesia-Canada, mengakses ke OECD, dan menyelesaikan kerjasama Indonesia-EU CEPA.

“Intinya adalah, semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian, kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD. Yang terakhir kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerjasama Indonesia kita Indonesia-Uni Eropa CEPA juga,” pungkas Prabowo.

Sumber: