Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Blue Economy

INDONESIA sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar untuk meningkatkan aktivitas blue economy. Yakni, konsep pembangunan ekonomi yang fokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pantai yang dilaksanakan secara bijaksana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. 

Indonesia memiliki potensi besar untuk peningkatan blue economy. Beberapa program dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengembangkan blue economy telah dibuat. 

Namun, hingga sekarang masih banyak persoalan yang dihadapi. Misalnya, sebagian kehidupan masyarakat pantai (nelayan) masih memprihatinkan. 

BACA JUGA:Pemangkasan Anggaran: Efisiensi, Iklim Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

BACA JUGA:Danantara Segera Hadir, Strategi Prabowo Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

Ada isu tentang penjualan pulau kecil di perbatasan, isu illegal fishing yang merugikan negara. Isu tentang klaim negara tetangga tentang pulau-pulau di perbatasan sehingga menjadikan nelayan ketakutan mendekati pulau tersebut. 

Isu illegal reclamation di pulau kecil perbatasan. Akhir-akhir ini ada isu pagar laut. 

Isu pencemaran laut yang kadang tidak terdeteksi sehingga ikan-ikan tidak mau ke pinggir mendekati pantai mengakibatkan daerah fishing ground bagi nelayan kecil makin jauh sehingga untuk menjangkau perlu teknologi alat tangkap yang memadai. 

BACA JUGA:Kapolri: Sinergi Ulama dan Polri Jaga Keamanan, Bisa Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi Jatim Potensi Tumbuh Positif, Ini Faktornya Menurut BI

POTENSI BLUE ECONOMY

Ada beberapa potensi sumber daya kelautan Indonesia.

Pertama, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut. Letak strategis di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik, sebagai negara kepulauan di Asia Tenggara berada di garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta memiliki kurang lebih 17.504 pulau. 

Kedua, menurut Deklarasi Djuanda, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB ketiga, United Nation I 5 Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), yang kemudian diratifikasi Indonesia dengan UU No 17 Tahun 1985. 

Sumber: