5 Makna Politik di Balik Larangan Megawati soal Retret di Magelang

5 Makna Politik di Balik Larangan Megawati soal Retret di Magelang

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti pembekalan atau retreat usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diitahan oleh KPK.-dok disway-

HARIAN DISWAY - Ketua Umum PDIPmelarang kepala daerah dan wakil kepala daerah kader PDIP untuk mengikuti retret inisiasi Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Akademi Militer Magelang, hari ini.

Keputusan itu dibuat karena pertimbangan kondisi dinamika politik nasional yang telah terjadi di Indonesia.

Utamanya, setelah penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro menilai instruksi Megawati itu adalah bentuk manuver politik dan bisa dimaknai dalam sejumlah poin.

Pertama, larangan tersebut hendak menunjukkan "siapa yang lebih berkuasa". Megawati seolah hendak menegaskan otoritas utama politik bukanlah pemerintah atau presiden, akan tetapi partai yang mengusung mereka.  

BACA JUGA:Masinton Patuhi Arahan Megawati, Tak Ikut Retret Kepala Daerah di Magelang, Bagaimana Eri Cahyadi dan Armuji?

BACA JUGA:Hasto Ditahan KPK, Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret Magelang: Yang Di Perjalanan Berhenti!

Pesan yang ada dibalik larangan itu adalah kesetiaan yang tegak lurus pada partai dan dominasi kader-kader partai yang ada di pemerintahan daerah.

Kedua, larangan itu sekaligus menunjukkan adanya perlawanan politik. PDIP menunjukkan sikap opsisi tegas secara terang-terangan.

Bisa jadi, kata Verdy, larangan tersebut merupakan strategi untuk "menekan pemerintah" sehubungan dengan keputusan KPK yang melakukan penahanan terhadap Harto Kristiyanto.

"Dengan begitu, PDIP melakukan pembedaan (diferensiasi) dan menjaga loyalitas kader terhadap partai. PDIP juga merasa ada kepentingan partai yang tidak diakomodasi," jelasnya, Jumat, 21 Februari 2025.

Ketiga, larangan itu juga bermaksud agar kader tetap setia pada konsolidasi internal (garis partai), bukan pada kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan partai.

BACA JUGA:Tidak Hadir di Perayaan HUT ke-17 Gerindra, Megawati Titipkan Ucapan Selamat

BACA JUGA:Megawati Bikin Puncak Klasemen V-League Memanas, Red Sparks Kalahkan IBK Altos 3-0

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: