DPR Kawal Pemenuhan Hak Eks Karyawan Sritex, Termasuk THR

HARIAN DISWAY – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan bahwa Sritex yang mengalami kepailitan bukan hanya sekedar peristiwa bisnis, melainkan tragedi nasional yang mempengaruhi ribuan pekerja hingga keluarga mereka.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa 10.000 karyawan dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) ini menimbulkan keprihatinan banyak orang.

Perusahaan ini sudah resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 23 Oktober 2024 lalu.

Pada tanggal 1 Maret 2025 kemarin, seluruh aset Sritex sudah berada di bawah kendali kurator untuk melunasi kewajiban para kreditur.

“Sritex adalah salah satu industri padat karya yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, baik melalui lapangan kerja maupun ekspor,” kata Edy.

BACA JUGA:Begini Penyebab PT Sritex Bangkrut setelah Alami Krisis Keuangan

Edy mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengawal hak-hak para buruh pekerja yang terkena imbas PHK agar tidak hilang.

Politisi partai PDIP itu menyampaikan bahwa UU Nomor 6/2023 membahas tentang Cipta Kerja sudah mengatur seluruh hak-hak para pekerja ini.

Selain itu, UU No. 2 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 sudah menjadi jalan untuk para pekerja maupun para pengusaha dalam menyelesaikan tanggung jawab kewajibannya.

Resmi Ditutup Per tanggal 1 Maret 2025, Ribuan Karyawan PT Sritex Terkena PHK --cnnindonesia.com

“Saya usulkan kepada pimpinan, untuk mengundang serikat pekerja Sritex dan akan diusulkan untuk kunjungan langsung ke pabriknya di Sukoharjo. Ini untuk melihat langsung hak-hak mereka terpenuhi atau tidak,” ucap Edy.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan para pekerja yang terdampak untuk mendapatkan hak-hak mereka.

“Pekerja yang di-PHK harus mendapatkan kompensasi yang layak, termasuk uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak lainnya,” ungkapnya.

BACA JUGA:Wamenaker Janji Carikan Pekerjaan Untuk Karyawan Sritex Yang Terkena PHK, Tidak Ada Batasan Umur

Sumber: