Bahas RUU TNI di Hotel Mewah, Koalisi Masyarakat Sipil Sebut DPR dan Pemerintah Abaikan Transparansi dan Partisipasi Publik

HARIAN DISWAY - Pemerintah dan DPR menggelar rapat percepatan pembahasan RUU TNI di hotel mewah Fairmont Jakarta pada 14-15 Maret 2025, di tengah sorotan tajam publik terhadap substansi revisi yang dinilai mengancam demokrasi dan profesionalisme militer.

Langkah itu dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, terlebih di saat pemerintah gencar mengkampanyekan efisiensi anggaran.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras keputusan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keadilan dan demokrasi. Sebag, juga dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik.

BACA JUGA:Mako Polres Tarakan Diserang Sejumlah Oknum TNI

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa RUU TNI tidak akan disahkan sebelum masa reses Lebaran 2025.

Adies menyebut pengesahan RUU TNI paling cepat baru bisa dilakukan pada masa persidangan berikutnya.

Namun, langkah mempercepat pembahasan di hotel mewah ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan tersembunyi di balik revisi UU TNI.

BACA JUGA:Duel Maut Antar-TNI, Satu Meninggal

Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan keprihatinan mendalam atas substansi revisi RUU TNI yang dinilai bermasalah dan berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi TNI di ranah sipil.

Salah satu poin krusial adalah perluasan kewenangan militer dalam menduduki jabatan-jabatan sipil, yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme TNI.

Jika disahkan, aturan ini berisiko memunculkan loyalitas ganda, memperlemah supremasi sipil, dan menempatkan militer di posisi strategis dalam kebijakan sipil.

BACA JUGA:Tindak Illegal Tapping Avtur, Pertamina Apresiasi TNI-AL Lantamal I Belawan

“Revisi RUU TNI ini bertentangan dengan semangat reformasi militer dan dapat mengembalikan dominasi militer di ruang sipil. Ini adalah langkah mundur yang membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia,” tegas Ardi Manto Adiputra dari Imparsial.

Selain substansi yang bermasalah, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengkritik keras keputusan pemerintah dan DPR yang menggelar rapat pembahasan di hotel mewah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Sumber: