Gubernur Khofifah Optimistis RPJMD Jatim 2025-2030 Rampung Lebih Cepat Dibanding Target Kemendagri

HARIAN DISWAY - Rancangan awal (Ranwal) rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJMD Pemprov Jatim 2025 - 2030 resmi disetujui DPRD Jatim. Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pemprov dengan DPRD pada sidang paripurna, Jumat 21 Maret 2025.

Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan pihaknya akan terus mematangkan dan menyusun RPJMD tahun 2025-2030 bersama jajaran Legislatif. Nota kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan membahas Ranwal RPJMD Jawa Timur bersama panitia khusus atau Pansus DPRD Jatim. 

Proses pembahasan segera dilakukan. Khofifah meyakini RPJMD bisa rampung sebelum target yang ditetapkan Kemendagri, yakni enam bulan. "RPJMD provinsi akan menjadi acuan di tataran kabupaten dan kota, karena itu kami mengupayakan tuntas dalam waktu tiga bulan," katanyi.

RPJMD Jawa Timur akan memaparkan pola pembangunan ke depan. Tentu, banyak program pembangunan yang bersinggungan atau melibatkan pemerintah daerah. Karena itu, kesesuaian RPJMD provinsi dengan daerah sangat penting.

Jika tidak, bisa muncul persoalan di lapangan. Misalnya, pembangunan yang disiapkan pemerintah provinsi bertolakbelakang atau tidak sejalan dengan daerah. Kasus seperti ini akan menghambat laju pembangunan pada tingkat provinsi maupun daerah.

Khofifah juga menjelaskan, Ranwal RPJMD Jatim ini sudah dibahas melalui forum konsultan publik (FKP). Forum ini menghadirkan eksekutif dan legislatif di kantor Bappeda beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:Khofifah Ingin Langsung Tancap Gas Bangun Jatim, Targetkan Kedaulatan Pangan dan 5000 Rumah Murah

BACA JUGA:Tingkat Inflasi Jatim Diperkirakan Menguat Selama Puasa dan Lebaran, Khofifah Pesankan Semua Bupati dan Wali Kota Hati-Hati

Nota kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama Pansus-Humas Pemprov Jawa Timur-

Forum FKP Ranwal RPJMD tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi perangkat daerah, akademisi dari perguruan tinggi, perusahaan, mitra pembangunan, ormas, organisasi keagamaan, hingga lembaga vertikal maupun lembaga semi pemerintahan.

Khofifah berharap, pembahasan bersama Pansus DPRD Jatim segera selesai. Dengan begitu, akhir Maret bisa masuk ke Kemedagri. "Sehingga April bisa konsultasi Ranwal RPJMD ke Kemendagri," ungkapnyi.

Sebelumnya, Kemendagari menarget RPJMD 2025-2030 rampung sebelum waktu 6 bulan. Target itu dihitung setelah pelantikan kepala daerah 20 Februari lalu. "RPJMD Jatim bisa lebih cepat, dengan begitu memudahkan dan mempercepat penyusunan RPJMD kabupaten dan kota di Jawa Timur," imbuhnyi. (*)

Sumber: