Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah Antisipasi Dampak Tarif 32 Persen dari AS

HARIAN DISWAY - Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah mengantisipasi dampak dari pemberlakukan tarif resiprokal (imbal balik) 32 persen yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Lewat pengumuman di Gedung Putih pada Rabu, 2 April 2025, Trump secara resmi telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

BACA JUGA:Indonesia Terkena 32 Persen Tarif Resiprokal Trump, Ini Dampaknya Menurut Pakar Ekonomi

Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah alat-alat elektronik, tekstil, dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut pihaknya tengah melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN).-dok disway-

"Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia," kata Susiwijono dalam pernyataan resmi Kamis, 3 April 2025. 

Ia melanjutkan, Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield dari Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS.

BACA JUGA:Trump Umumkan Kebijakan Tarif Baru, Tiongkok Kena 34 Persen, Uni Eropa 20 Persen

Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia juga telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

"Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS," kata Susiwijono.(*)

 

Sumber: