KPK: Tak Ada Konflik Kepentingan dalam Tim Pengawas BPI Danantara

HARIAN DISWAY - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penunjukan lembaganya sebagai bagian dari tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menegaskan bahwa keterlibatan KPK di dalam tim pengawasan tersebut tidak akan mempengaruhi independensi maupun objektivitas lembaga antirasuah tersebut.

Ia menyebut setiap keputusan yang diambil KPK dalam konteks pengawasan terhadap BPI Danantara akan tetap berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BACA JUGA:Sempat Anjlok Sebelum Pengumuman Danantara, IHSG Kembali Rebound ke Angka 6 Ribuan

KPK akan bertindak profesional apabila ditemukan persoalan hukum yang melibatkan lembaga tersebut.

"Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut," katanya dikutip Selasa, 8 April 2025.

Lebih lanjut, KPK juga akan secara berkala mengevaluasi efektivitas keterlibatannya dalam komite tersebut sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

BACA JUGA:Pengurus Danantara Resmi Diumumkan, Rosan Roeslani Jamin Tidak Ada Nama Titipan

Tessa menambahkan, penunjukan KPK sebagai bagian dari Komite Pengawasan dan Akuntabilitas BPI Danantara merupakan penunjukan atas lembaga, bukan pada individu tertentu seperti Ketua KPK, Setyo Budianto.

"Oleh karena itu, setiap evaluasi, saran, dan masukan yang nantinya disampaikan KPK adalah keputusan organisasi," imbuhnya.

Dalam menjalankan tugas pengawasan ini, KPK akan bekerja sama dengan unsur lainnya dalam komite, yakni Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Kepolisian RI (Kapolri), dan Jaksa Agung.

BACA JUGA:Danantara Desa

"KPK berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan dan pembangunan negara, dengan melaksanakan pengawasan kepada BPI Danantara secara profesional dan mengedepankan tata kelola yang baik," ujar Tessa.

KPK pun mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi kinerja BPI Danantara sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga arah pembangunan nasional tetap transparan dan akuntabel. (*)

Sumber: