Menggagas Integritas sebagai Panglima

Ketiga, penegakan kembali nilai-nilai etika. Itu bisa dilakukan apakah lewat pelatihan bagi calon pejabat. Yang lebih praktis adalah memberikan contoh. Itu dimulai pejabat tertinggi. 

Yang terakhir dan tak kalah penting adalah pengawasan publik. Masyarakat dan media harus terus mengawasi dan menuntut integritas dari pejabat. Tekanan publik adalah pengingat bahwa amanah negara bukanlah hak, melainkan tanggung jawab.

Integritas bukanlah barang usang, melainkan kebutuhan mendesak bagi pejabat negara. Seperti yang diajarkan Aesop melalui fabelnya, kepercayaan adalah harta yang sulit dibangun, tetapi mudah dihancurkan. 

Kasus seperti kontroversi ijazah mengingatkan kita bahwa tanpa integritas, pemerintahan kehilangan legitimasi dan rakyat kehilangan harapan. 

Di tengah kompleksitas tantangan dunia saat ini, integritas adalah pemandu haluan yang menuntun pejabat untuk tetap setia pada amanah rakyat. Pertanyaannya bukan lagi ”masih pentingkah integritas”, melainkan ”beranikah kita menjadikan integritas sebagai sikap hidup”. 

Hanya dengan menjawab tantangan itu, seorang pejabat negara dapat benar-benar disebut sebagai pemimpin berintegritas. (*)

*) Mohammad Rozi adalah site supervisor at King Edward Private School of Birmingham, alumnus antropologi UGM, dan diaspora tinggal di Birmingham, Inggris.

 

 

 

Sumber: