Waspadai Tawaran Tawaran Kerja Palsu di Luar Negeri

Waspadai Tawaran Tawaran Kerja Palsu di Luar Negeri

Penyelenggaraan Temu Masyarakat Indonesia (TMI) di Poipet, Provinsi Banteay Meanchey – provinsi yang berbatasan langsung dengan Thailand oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.-disway.id-

Provinsi Banteay Meanchey menjadi lokasi konsentrasi terbesar kedua setelah Preah Sihanouk, di mana terdapat 36.500 lebih WNI.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menyatakan pihaknya selama triwulan pertama 2025 telah menangani 1.301 WNI bermasalah di Kamboja. 

Sebanyak 85 persen atau 1.112 kasus diantaranya terkait dengan penipuan daring atau online scam.

Menurut keterangan pers KBRI yang diunggah di situs resmi Kemenlu pada Kamis, 24 April 2025, jumlah kasus WNI yang terlibat penipuan daring melonjak hingga 263 persen atau 1.112 dibanding tahun sebelumnya yang hanya 306 kasus.

Sementara kasus lain yang menjerat WNI di negara itu terkait permasalahan perdata, ketenagakerjaan, dan keimigrasian dari berbagai sektor bisnis dan industri.

“Tampaknya walaupun sudah ada imbauan Pemerintah, walaupun pemberitaan di media cukup masif, dan kasus sering viral di sosial media, ternyata masih banyak WNI yang terbuai dengan tawaran pekerjaan yang menyesatkan, yang janjikan gaji tinggi, kerjaan mudah, fasilitas enak, dan persyaratan yang minim,"  ujar Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto.

Menurut Dubes Santo, penipuan daring tersebut dilakukan WNI dengan menargetkan masyarakat Indonesia di tanah air. 

Bahkan banyak dari mereka yang terjerat telah berada di Kamboja lebih dari enam bulan.

Untuk itu, Dubes Santo menekankan kembali pentingnya bagi masyarakat Indonesia untuk lebih hati-hati dan lebih bijak dalam mencari dan menerima tawaran pekerjaan di luar negeri.

“KBRI Phnom Penh akan perkuat koordinasi dengan instansi-instansi terkait di tanah air guna mendorong upaya pencegahan, penanggulangan, dan penindakan, terutama atas kasus WNI bermasalah di Kamboja."

"Diperlukan peningkatan edukasi dan literasi digital agar WNI terhindar dari jebakan perekrutan loker ilegal dan kejahatan daring yang merugikan banyak pihak,” kata Dubes Santo. (*)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: