Kepala PCO Terkait Pidato Prabowo Soal Upaya Adu Domba LSM: Bukan LSM Secara Keseluruhan

“Atau mencomooh usaha-usaha yang ingin kita lakukan atau mencoba membatalkan program-program prioritas pemerintah,” ucap Hasan.

Hasan kembali menegaskan bahwa yang dimaksudkan oleh Prabowo sebelumnya tidak dipukul LSM secara umum.

BACA JUGA:Prabowo Terima Tanda Jasa Penghargaan Kehormatan Tertinggi dari Macron di Akmil Magelang

Selain itu, Hasan juga menjelaskan bahwa pernyataan Prabowo dalam pidatonya tersebut tidak untuk mengecilkan peran Masyarakat sipil dalam  hal kebebasan berdemokrasi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menjamin kebebasan masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya demokrasi di Indonesia. 

“Sekarang merasa dilemahkan tidak? Teman-teman tetap bisa bersuara, bisa menulis kritis, bisa menyampaikan pendapat. Wartawan juga tetap bebas menulis program pemerintah yang bermasalah,” ujar Hasan.

Hasan menekankan bahwa pemerintah tidak pernah melarang kritik terhadap kebijakan atau program yang dijalankan. 

BACA JUGA:Prabowo Dampingi Macron Kunjungi Candi Borobudur, Perkenalkan Sebagai Mahakarya Peradaban

Sebelumnya dalam pidatonya di Hari Lahir Pancasila, Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas masih adanya upaya campur tangan asing terhadap urusan dalam negeri Indonesia.

Salah satu bentuk intervensi tersebut, menurut Prabowo adalah melalui pendanaan terhadap organisasi atau kelompok yang berupaya memecah belah bangsa.

“Ratusan tahun mereka datang, adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM LSM untuk mengadu domba kita,” ujar Prabowo di Gedung Pancasila, Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Senin, 2 Juni 2025.

Prabowo juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap upaya adu domba tersebut. Ia juga menyoroti bagaimana pihak asing sering mengaku sebagai pembela nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan kebebasan pers. 

BACA JUGA:Tanggapi Usulan Usia Pensiun ASN Hingga 70 Tahun, Hasan Nasbi: Semua Usulan Kami Tampung

Namun, Ia menganggap bahwa nilai-nilai tersebut sering kali dimaknai berdasarkan perspektif mereka sendiri dan tidak selalu sejalan dengan konteks serta kearifan lokal bangsa Indonesia.

“Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” jelas Prabowo.(*)

Sumber: