Emil Dardak Respons Permintaan DPRD Jatim untuk Evaluasi Kinerja OPD

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak-Humas Pemprov Jatim-
”Selama ini manajemen data bansos lemah dan verifikasi tidak sistemik. Ini harus dibenahi agar bantuan tepat sasaran dan waktu,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PKB Hikmah Bafaqih turut menyoroti rendahnya penyerapan belanja sosial yang hanya 89,66 persen, serta urusan pemerintahan pilihan seperti kelautan, pertanian, kehutanan, energi, dan perindustrian yang hanya terserap 92,04 persen.
”Urusan pemerintahan pilihan ini tidak kalah penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Perlu evaluasi menyeluruh dan koordinasi lintas OPD yang lebih baik,” paparnya.
PKB juga mengingatkan beberapa OPD yang belum optimal dalam menyerap anggaran, seperti Dinas Peternakan (71,95 persen) dan Dinas Perumahan (88,72 persen).
BACA JUGA:Ekspansi ke Jatim, VinFast Hadir di IIMS Surabaya dengan Strategi Inovatif dan Produk Baru
BACA JUGA:Badai PHK di Jatim, 8.000 Pekerja Kehilangan Pekerjaan Tahun Ini
”Fraksi PKB minta Pemprov lakukan evaluasi dan pembinaan terhadap OPD-OPD tersebut,” tegas Hikmah. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: