Emil Dardak Respons Permintaan DPRD Jatim untuk Evaluasi Kinerja OPD

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak merespons permintaan DPRD Jatim untuk mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Itu menyusul adanya sorotan terkait rendahnya serapan anggaran OPD hingga kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih minim.

Emil mengakui ada beberapa OPD yang belum optimal dalam penyerapan anggaran. Namun, ia menegaskan bahwa secara keseluruhan capaian Pemprov Jatim masih berada di atas rata-rata nasional.

”Memang ada beberapa OPD yang kita tanyakan. Kenapa penyerapan itu belum (optimal) gitu ya. Tetapi secara keseluruhan masih on the track. Masih di atas dari rata-rata nasional,” ujar Emil, Rabu, 4 Juni 2025.

Sebelum berangkat haji, lanjut Emil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diketahui telah memimpin rapat evaluasi serapan anggaran tahun 2024 bersama jajaran Pemprov Jatim hingga larut malam. Hasilnya akan menjadi dasar penyempurnaan kinerja di tahun ini.

BACA JUGA:Jatim Terbanyak Pengesahan Koperasi Merah Putih, Khofifah Targetkan 100 Persen Sebelum Hari Koperasi

BACA JUGA:3.904 Koperasi Merah Putih di Jatim Sudah Berbadan Hukum, Pemprov Optimistis Capai Target Nasional

Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja OPD tersebut dilakukan secara berkala, tidak hanya tahunan. ”Evaluasi terus berjalan, baik terhadap instansi maupun perorangan. Ini juga dikaitkan dengan upaya mendorong langkah-langkah penyempurnaan dan peningkatan kinerja di tahun anggaran berjalan,” imbuhnya.

Terkait BUMD, Emil mengatakan, asesmen dan evaluasi rutin tetap dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), rencana strategis, dan program multi-tahun untuk memastikan kinerja sesuai harapan.

Selain soal kinerja OPD dan BUMD, DPRD juga meminta Pemprov Jatim menyelaraskan data penerima bantuan sosial. Seperti P3KE, DTKS, dan DTSEN. Menurut Emil, masukan tersebut akan diintegrasikan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos.

”Kita coba perkuat lagi data P3KE untuk kemiskinan ekstrem, DTSEN, dan DTKS supaya penyaluran bansos bisa lebih maksimal. Ini saran yang baik dan akan kita integrasikan ke dalam pengelolaan bantuan yang dianggarkan pemerintah,” tuturnya. 

Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan kritik terhadap realisasi belanja daerah tahun 2024 yang dinilai masih rendah. Dari total belanja Rp34,56 triliun, terdapat sisa sebesar Rp1,38 triliun atau 3,86 persen yang tidak terserap.

BACA JUGA:Borong Penghargaan, Gubernur Khofifah Perkuat Pondasi Ekonomi Syariah di Jatim

BACA JUGA:Wisman ke Jatim Tembus 54 Ribu, Thailand Masuk Empat Besar, Pemprov Optimistis Rute Surabaya-Bangkok Dongkrak Kunjungan

Sumber: