125 Desa di Jatim Tak Punya Kades, Terbanyak di Kabupaten Bojonegoro

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jatim Saifudin Zuhri juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi ini.

Ia menilai kekosongan kepala desa dalam jumlah besar sangat berpotensi mengganggu jalannya pelayanan publik dan menghambat pelaksanaan program-program pembangunan, terutama yang bersumber dari pemerintah pusat.

Apalagi peran kepala desa sangat sentral. Selain senagai pemimpin administratif, kepala desa juga ujung tombak pembangunan desa. Banyak proyek dari pusat yang sasarannya langsung ke desa, termasuk Dana Desa. 

”Jika tidak ada kepala desa definitif, tentu proses penyerapan dan pelaksanaannya akan terganggu,” kata Saifudin Zuhri.

Ia menekankan pentingnya keberadaan kades dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal. Kekosongan jabatan, menurutnya, berpotensi menimbulkan gesekan antar kelompok masyarakat, terutama jika proses pengisian jabatan tidak berjalan transparan. Karena itu, pihaknya mendorong agar pengisian kepala desa dilakukan secepat mungkin. 

BACA JUGA:Ganjar Temui 6 Ribu Kepala Desa di Surabaya

BACA JUGA:Tindak Lanjut Pagar Laut Tangerang, Kades Kohod dan Stafnya Siap Bayar Denda 48 Miliar

”Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu hanya karena belum ada pejabat yang memiliki otoritas penuh,” tuturnya. (*)

Sumber: