7 Juta Penerima Bansos Dicoret, Dialihkan ke Warga yang Lebih Layak

Meski demikian, masyarakat yang merasa dicoret secara tidak tepat tetap diberikan ruang untuk menyanggah melalui mekanisme resmi.

"Jika ada sanggahan, kita siapkan mekanismenya lewat dinas sosial di daerah lewat aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Jadi itu nanti akan kita tindak lanjuti, akan kita cek lagi, kita akan tindaklanjuti dan itu nanti akan ada namanya reaktivasi," papar Gus Ipul.

BACA JUGA:Tahap 3 Bansos PKH dan BPNT Dijadwalkan Cair Juli 2025, Cek Syarat dan Cara Cek Penerima

Lebih jauh, Gus Ipul juga mengungkap bahwa berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional 2025, terdapat indikasi kuat bahwa bantuan sosial di Indonesia selama ini belum berjalan secara efektif dan adil.

“Inilah data Dewan Ekonomi Nasional 2025. Ada subsidi dan bantuan sosial yang besarannya Rp 500 triliun lebih.

Di situ jelas, PKH dan sembako, PIP, untuk gas 3 kg, BBM, listrik, bansos, dan subsidi lainnya,” ujarnya.

BACA JUGA:Gubernur Khofifah Salurkan Bansos Rp 12,9 Miliar di Bondowoso

“Ditengarai ini yang menarik, untuk PKH dan sembako misalnya itu, 45 persen mistarget atau salah sasaran. Jadi hampir bansos dan subsidi sosial kita itu ditengarai tidak tepat sasaran,” sambungnya.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui setiap tiga bulan. Data ini mencakup berbagai aspek sosial-ekonomi masyarakat secara real time.

BACA JUGA:Prosedur Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Apakah Ini Langkah Tepat?

"Ini konsekuensi dari pemerikatan, tadi disampaikan Menkes, data ini sangat dinamis, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang wafat, ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat, sangat dinamis sekali," kata Gus Ipul.

Dengan sistem dan verifikasi yang lebih ketat, pemerintah berharap penyaluran bansos ke depan menjadi lebih tepat sasaran dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat yang benar-benar membutuhkan. (*)

Sumber: