Usulan Cak Imin Hapus Pilkada Langsung Tuai Respons DPR

BACA JUGA:MK Gelar Sidang Pembuktian Enam Gugatan Pilkada

Surat tersebut, kata dia, akan dibahas dalam rapat paripurna untuk menentukan sikap resmi lembaga legislatif.

Ya, usulan penghapusan pilkada langsung bukanlah wacana baru. Gagasan serupa pernah muncul dalam wacana reformasi sistem pemilihan kepala daerah beberapa tahun lalu, namun selalu memicu perdebatan soal kemunduran demokrasi lokal.

BACA JUGA:Cak Imin dan Bahlil Tanggapi Usulan Gibran Berkantor di IKN

Pengamat menilai, jika wacana itu bergulir lebih serius, perlu ada pertimbangan matang agar tidak menggerus prinsip kedaulatan rakyat.

Proses legislasi perubahan mekanisme pilkada dipastikan akan melibatkan DPR, pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil.

Setiap perubahan harus menjamin transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik yang adil dan setara. (*)

*) Mahasiswa magang Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya

Sumber: disway.id