Cak Imin dan Bahlil Tanggapi Usulan Gibran Berkantor di IKN

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menyatakan PKB masih menunggu arah kebijakan resmi dari pemerintah dan Otorita IKN sebelum mengambil sikap lebih lanjut.

BACA JUGA:Said Abdullah: Percepatan IKN Jangan Korbankan Program Prioritas Nasional

"Semua ide, termasuk dari NasDem, jangan sampai tidak bermanfaat. Ide itu harus dioptimalkan," ujar Cak Imin di Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.

Sebelumnya, Partai NasDem mendorong Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) agar Wapres Gibran mulai berkantor di IKN.

Menurut Cak Imin, keberadaan IKN perlu segera dioptimalkan. "Kami di PKB menunggu saja bagaimana Otorita IKN dan Pak Presiden. Yang penting, jangan terlalu lama membiarkan IKN tidak bermanfaat," imbuhnya.

BACA JUGA:Gibran Buka Suara soal Upacara HUT ke-80 RI Tidak Lagi di IKN

Terkait arah koalisi bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto, Cak Imin berharap kerja sama politik ini bisa memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

"Koalisi ini harus produktif dan menghasilkan manfaat yang dirasakan rakyat," tegasnya.

BACA JUGA:Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tambang Batu Bara Ilegal di IKN

Namun, saat ditanya mengenai hubungan pribadinya dengan Gibran, Cak Imin memilih menjawab diplomatis.

"Kalau saya kan akrab dengan semua," ucapnya. Soal isi percakapan dengan Gibran, ia hanya mengatakan singkat, "Ya pokoknya adalah, rahasia."

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga angkat suara. Menurutnya, Presiden Prabowo terbuka terhadap segala bentuk usulan yang bertujuan baik.

BACA JUGA:Upacara HUT ke-80 RI Akan Digelar di Jakarta, Bukan di IKN

"Pak Presiden orangnya demokratis. Semua usulan akan dilihat mana yang terbaik untuk rakyat dan negara," ujarnya.

Golkar, kata Bahlil, akan mendukung penuh keputusan pemerintah. Ia juga membantah isu bahwa ada moratorium atau penghentian sementara pembangunan IKN.

BACA JUGA:Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp 16 Triliun untuk Lanjutkan Pembangunan Tahap 2

"Setahu saya, tidak ada moratorium. Pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan tahapan. Ini bukan proyek lima tahunan, ada proses jangka panjang," jelasnya.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan pembangunan tahap dua IKN akan segera dimulai, dan Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran Rp 16 triliun untuk percepatan proyek tersebut. (*)

*) Mahasiswa magang dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya

Sumber: