KPPU Kritik Mekanisme Verifikasi Mitra MBG, Berikan 4 Rekomendasi Untuk Perbaikan

HARIAN DISWAY - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyiapkan sejumlah rekomendasi guna memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berpihak pada kesejahteraan masyarakat, mendukung pemberdayaan UMKM, serta menghindari potensi praktik monopoli dan pelaksanaan teknis program.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa pihakya mencermati berbagai tantangan dalam implementasi MBG, mulai dari proses verifikasi mitra hingga pengawasan distribusi makanan.

BACA JUGA:Menteri Agama Resmikan Dapur Makan Bergizi Gratis Pertama di Kabupaten Bone, Beri Makan Siang Gratis untuk 4.000 Santri Per Hari

Ia menyoroti lemahnya kapabilitas tim verifikasi mitra yang dibentuk Badan Gizi Nasional (BGN) karena belum adanya standar teknis yang baku.

"Kami mempertanyakan kemampuan teknis tim verifikasi dalam menilai kelayakan mitra. Dibutuhkan pembetukan tim ahli dengan kelayakan mitra. Dibutuhkan pembentukan tim ahli dengan keahlian legal, teknis dapur, dan logistik," ujarnya, dalam keterangan resmi, Selasa, 29 Juli 2025.

Selain itu, KPPU mendorong penyusunan checklist verifikasi standar oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum mitra MBG mulai beroperasi.

BACA JUGA:Dapur UMKM Binaan BRI Siap Layani 6.660 Siswa dalam Program Makan Bergizi Gratis di Tenggarong

Hal ini berkaitan dengan fleksibilitas yang diberikan BGN kepada mitra dalam memilih pemasok bahan makanan maupun penyedia peralatan dapur.

fanshurullah juga menekankan pentingnya perjanjian kemitraan yang komprohensif antara BGN dan mitra pelaksana.

Perjanjian ini perlu mencakup hak dan kewajiban, mekanisme akuntabilitas, serta skema insentif dan sanksi untuk mencegak penyelewengan.

BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Kini Menjangkau Sekolah Rakyat, Sediakan 3 Kali Makan dan 2 Kudapan Sehari

KPPU juga mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar dapur MBG setidaknya 30% dengan upah sesuai UMR, serta pengadaan alat dan bahan baku yang transparan.

Dalam kunjungan ke Bandar Lampung, KPPU menemukan pelaksanaan program masih jauh dari ideal. Dari 57 dapur yang dibutuhkan untuk melayani lebih dari 217 ribu siswa, hanya 12 dapur yang beroperasi.

Sumber: