Abolisi, Amnesti, dan Hat-trick Prabowo

Bagi Prabowo, pembebasan Haskris bisa menjadi alat political bargain. Apalagi, momentum itu bersamaan dengan pelaksanaan Kongres PDIP di Bali, 1 Agustus 2025.

Tidak ada makan siang gratis. Adam Smith dalam Wealth of Nations (1776) mengatakan bahwa motif semua kegiatan yang dilakukan manusia adalah mendapatkan keuntungan pribadi. Prabowo ingin membarter pembebasan Haskris untuk mendapatkan dukungan dari PDIP. 

Megawati Soekarnoputri –yang baru terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum sampai 2030– sudah membayar persekot kepada Prabowo dengan memerintah kader-kadernya untuk mendukung rezim Prabowo. Lunas sudah tit for tat dari Megawati dan Prabowo.

Prabowo sudah menaikkan gaji hakim 280 persen, tetapi peradilan sesat masih terjadi. Dalam 23 kali sidang, tidak ada bukti Tomlem bersalah. Bukti kesalahan Haskris pun tidak semuanya meyakinkan. 

Namun, hakim menerapkan pasal ”setelan pabrik” untuk menjerat Tomlem dan Haskris. Intersep politik kuat sekali dalam kasus itu.

Prabowo pernah mengintersep kasus korupsi timah yang mengakibatkan hukuman Harvey Moeis melonjak dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun. Masih harus ditunggu, apakah Prabowo juga akan melakukan intersep terhadap kasus ijazah palsu, dengan potensi tersangka trio Tiroris (Tifa, Roy, Rismon).

Prabowo memberikan abolisi dan amnesti untuk menghindari tekanan politik dari atas dan bawah. Tomlem dikenal sebagai orang dekat Anies Baswedan yang punya massa pendukung dari kalangan menengah atas. 

Haskris punya massa grassroots dari PDIP. Prabowo tidak mau menjadi korban political sandwich, ’terjepit dari atas dan bawah’. 

Kalau terlambat bertindak, Prabowo bisa terjepit di tengah-tengah. Masih untung menjadi sandwich. Bisa-bisa Prabowo menjadi tempe penyet. (*)

 

Sumber: