Menko Airlangga Ingatkan Risiko PHK Massal Imbas Tarif Trump

HARIAN DISWAY - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. 

Potensi PHK massal bisa terjadi jika kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang dikenal sebagai Tarif Trump diberlakukan kembali secara penuh.

Dalam forum konsultasi bersama pengusaha yang digelar Apindo dan Hipindo, Airlangga memperingatkan bahwa tarif 32% dapat berdampak pada lebih dari lima juta pekerja di Indonesia.

Menurut Airlangga, Indonesia telah mengambil langkah negosiasi dagang strategis dengan pendekatan Indonesia Incorporated, yakni sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk menyusun penawaran komersial bersama.

BACA JUGA:Tarif Trump Gerus Volkswagen: Kena Pajak Impor, Penjualan di Amerika Utara Anjlok 16 Persen

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, termasuk dengan AS dan Uni Eropa.

“Kalau sampai dikenakan tarif 32%, lima juta pekerja bisa kena PHK. Kalau kita bisa turunkan ke 19%, kita tetap kompetitif di ASEAN,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang turut hadir dalam forum tersebut menyoroti kondisi kesejahteraan buruh, terutama di sektor garmen.

Ia menekankan pentingnya asupan gizi bagi buruh perempuan, yang menurutnya masih kerap terabaikan.

“Banyak buruh perempuan makan di luar pabrik dengan gizi yang minim. Bahkan, ada yang telat ganti pembalut karena fasilitas kurang memadai. Ini memicu risiko kesehatan serius seperti kanker serviks,” kata Dedi.

Ia pun mendorong Pemprov Jawa Barat untuk menyediakan kantin higienis di kawasan industri dan mengedukasi pekerja perempuan soal kesehatan reproduksi.

BACA JUGA:Antisipasi Tarif Trump, Indonesia Alihkan Ekspor ke Eropa dan Australia

Selain isu ekonomi dan kesejahteraan buruh, Dedi juga menyinggung fenomena viral pengibaran bendera One Piece yang sempat disandingkan dengan bendera Merah Putih.

Ia mengingatkan pentingnya menempatkan bendera Merah Putih di posisi tertinggi sebagai simbol negara.

“Ekspresi boleh saja, tapi jangan lupa, Merah Putih harus selalu di atas. Itu simbol negara yang diatur undang-undang,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, keduanya juga menyoroti berbagai upaya untuk menjaga arus investasi tetap stabil, termasuk percepatan perizinan UKL-UPL dan sinkronisasi pusat-daerah untuk pembebasan lahan industri.

Jawa Barat disebut masih menjadi daerah tujuan investasi tertinggi di Indonesia dengan realisasi sebesar Rp72,5 triliun.(*)

*)Mahasiswa magang prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya

Sumber: