Mega Rekor

BACA JUGA:Mega Ganjar

Parpol tak berkutik bila presiden lewat menteri hukum tidak mengesahkan hasil kongres dan pengurus baru.  Sistem itulah yang membuat di parpol terancam muncul tandingan.

Ketergantungan parpol terhadap legalisasi menteri hukum membuat presiden berpotensi mengacak-acak parpol. Partai politik tidak bisa berbuat apa-apa bila presiden mengesahkan tandingannya.

Kasus Partai Demokrat yang sempat bergolak, contohnya. Kubu tandingan yang mengusung Moeldoko sempat membuat waswas kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Andaikan saja gerakan Moeldoko cs terus berlanjut dan rezim Jokowi mengakuinya, tentu kubu SBY akan terpinggirkan dan melakukan perlawanan.

BACA JUGA:Megawati, Harapan Damai Semenanjung Korea

Sebab itulah, setiap menjelang kongres, muktamar, munas, atau apalah namanya yang menyangkut acara pemilihan pengurus baru, parpol pasti berbaik-baik dengan penguasa. 

Jangan heran kalau tiba-tiba para pemimpin parpol memuji penguasa. Megawati juga. Di kongres VI dia menyerukan dukungan untuk Presiden Prabowo. Apalagi, dalam waktu bersamaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti.

Oleh karena itu, ada baiknya pengesahan parpol dan pengurusnya dilakukan Mahkamah Agung. Atau, pengadilan. Atau, lewat lembaga independen seperti KPU, yang administrasi hukumnya dilegalkan di MA. Tujuannya, independensi parpol terjaga. (*)

Sumber: